DentumNusantara.comMAMASA – Polemik pembangunan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Talippuki, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mulai memantik protes warga. Bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga kesalahan penulisan nama wilayah pada papan nama koperasi yang dinilai mencerminkan lemahnya ketelitian dan tata kelola administrasi.
Pada papan nama yang telah terpasang tertulis “Koperasi Merah Putih Kelurahan Talipuki”, sementara nama resmi wilayah berdasarkan dokumen administrasi pemerintahan adalah Kelurahan Talippuki dengan dua huruf “P”.
Aktivis dan warga Talippuki, Rizal Kahfi, menyampaikan keberatan atas kesalahan tersebut. Menurutnya, kekeliruan satu huruf bukan persoalan sepele karena menyangkut identitas resmi wilayah yang memiliki konsekuensi administrasi dan hukum.
“Salah ejaan artinya juga salah. Salah administrasi, salah identitas, dan berpotensi salah hukum. Seharusnya pihak yang bertanggung jawab mencari tahu terlebih dahulu tentang penulisan yang benar. Nama Kelurahan Talippuki tercantum jelas di KTP, gapura, serta data administrasi pemerintahan. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan verifikasi sebelum membangun dan memasang papan nama,” tegas Rizal.
Ia menilai pihak yang merancang, mengerjakan, hingga menyetujui pemasangan papan nama tersebut harus bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi.
“Yang membangun dan menyetujui desain papan nama wajib bertanggung jawab penuh. Kelalaian ini mencerminkan buruknya prinsip kehati-hatian pengurus. Nama yang salah juga akan memiliki arti yang salah. Sangat disayangkan jika penulisan nama kelurahan saja bisa keliru,” ujarnya.
Transparansi Anggaran Jadi Sorotan
Polemik tidak berhenti pada kesalahan penulisan nama. Warga juga mulai mempertanyakan transparansi anggaran pembangunan Koperasi Merah Putih yang hingga kini dinilai minim informasi kepada publik.
Menurut warga, pengurus koperasi belum secara terbuka menyampaikan sumber pendanaan pembangunan, total nilai anggaran yang digunakan, rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), maupun identitas pihak pelaksana atau vendor yang mengerjakan proyek tersebut.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dijalankan dalam pembangunan koperasi yang digadang-gadang sebagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Belum lagi minimnya keterbukaan anggaran pembangunan Koperasi Merah Putih tersebut. Sampai sekarang masyarakat tidak mengetahui secara jelas dari mana sumber dananya, berapa total anggarannya, bagaimana rincian penggunaannya, dan siapa yang mengerjakan. Ini seharusnya dibuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi,” kata Rizal.
Warga berharap pengurus Koperasi Merah Putih segera melakukan perbaikan papan nama sesuai nama resmi wilayah serta membuka informasi anggaran secara transparan kepada masyarakat.
Menurut mereka, kesalahan administrasi sekecil apa pun tidak boleh dianggap remeh, terlebih ketika menyangkut lembaga yang dibangun atas nama masyarakat dan menggunakan anggaran yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Hingga berita ini ditulis, pihak pengurus Koperasi Merah Putih Kelurahan Talippuki belum memberikan keterangan resmi terkait kesalahan penulisan papan nama maupun tuntutan keterbukaan anggaran yang disampaikan warga.
