DentumNusantara.com, MAMUJU — Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, ke Sulawesi Barat pada Jumat, 3 Juli 2026, diwarnai aksi unjuk rasa dari Koalisi Sipil untuk Kedaulatan Pangan Sulawesi Barat (KOSTEPA Sulbar). Massa menghadang rombongan menteri sebagai bentuk protes atas belum terselesaikannya sejumlah persoalan yang dinilai langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Tiga isu menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut, yakni konflik lahan petani, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta buruknya penanganan sampah di Sulawesi Barat.
Koordinator Lapangan, Syahrul Abd Latif, menilai kebijakan penetapan kawasan hutan telah memicu konflik berkepanjangan karena banyak lahan yang telah dikelola masyarakat selama puluhan tahun justru berubah status menjadi kawasan hutan lindung.
Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum bagi petani yang selama ini menggantungkan penghidupan dari sektor pertanian.
“Banyak petani di Sulawesi Barat telah mengelola lahannya selama puluhan tahun. Namun hari ini lahan itu justru ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Ini adalah bentuk perampasan ruang hidup petani oleh negara melalui kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” kata Syahrul saat berorasi.
Melalui aksi tersebut, Syahrul Abd Latif mendesak Zulkifli Hasan agar menginstruksikan Menteri Kehutanan untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Sulawesi Barat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang selama ini mengelola lahan pertanian.
Selain persoalan agraria, Syahrul Abd Latif juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program strategis nasional tersebut belum memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi petani lokal karena belum melibatkan mereka sebagai pemasok utama kebutuhan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia mengatakan semestinya program tersebut tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan bergizi kepada penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pelibatan petani lokal dalam rantai pasok pangan.
“Program Makan Bergizi Gratis seharusnya bukan hanya memberikan manfaat kepada penerima, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi petani. Faktanya, hingga hari ini petani belum memperoleh kesempatan menjadi pemasok utama secara langsung bagi kebutuhan pangan SPPG,” ujarnya.
Syahrul Abd Latif juga mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan sampah di Sulawesi Barat yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius serta koordinasi lintas kementerian.
Selama aksi berlangsung, massa beberapa kali meminta kesempatan berdialog secara langsung dengan Zulkifli Hasan. Namun hingga seluruh agenda kunjungan selesai, permintaan tersebut tidak mendapat tanggapan.
Usai menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Barat, rombongan Menko Pangan langsung meninggalkan lokasi kegiatan.
Massa kemudian berupaya menghentikan kendaraan yang ditumpangi Zulkifli Hasan sebagai upaya terakhir agar tuntutan mereka dapat disampaikan secara langsung. Aksi itu sempat memicu dorong-dorongan dengan aparat keamanan yang berjaga di sekitar lokasi.
Meski demikian, rombongan Menko Pangan tetap melanjutkan perjalanan tanpa membuka ruang dialog dengan peserta aksi.
Syahrul Abd Latif menyayangkan tidak adanya kesempatan berdialog tersebut. Menurutnya, penyampaian aspirasi masyarakat merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang seharusnya mendapat ruang, terutama ketika menyangkut persoalan hak-hak petani, kebijakan pangan nasional, dan lingkungan hidup.
Ia menegaskan akan terus mengawal penyelesaian konflik agraria, mendorong evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar lebih berpihak kepada petani lokal, serta mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dalam membenahi sistem pengelolaan sampah di Sulawesi Barat.(*)
