DentumNusantara.com MAMUJU – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Fraksi Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Kamis, 18 Juni 2026. Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas polemik pembebasan lahan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kecamatan Kalukku yang menelan anggaran lebih dari Rp6 miliar.
Dalam aksinya, massa meminta Polda Sulbar menelusuri seluruh proses pembebasan lahan, mulai dari tahapan appraisal, penetapan nilai ganti rugi, mekanisme pembayaran, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
Koordinator aksi, Alim Bahri, mengatakan penggunaan anggaran negara dalam proyek tersebut harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Menurut dia, besarnya nilai anggaran yang digunakan membuat proses pembebasan lahan perlu diawasi secara ketat.
“Kami datang untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dalam pembebasan lahan BLK Kalukku benar-benar dilakukan sesuai aturan. Anggaran yang digunakan mencapai lebih dari Rp6 miliar sehingga wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat,” kata Alim Bahri dalam orasinya.
Fraksi Mahasiswa juga meminta penyidik mendalami informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan adanya perbedaan nilai pembayaran lahan dan proses penetapan harga ganti rugi. Mereka menilai seluruh informasi tersebut perlu diverifikasi berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Selain itu, massa aksi meminta aparat memeriksa seluruh dokumen yang berkaitan dengan pembebasan lahan, termasuk dokumen appraisal, penetapan harga, proses pembayaran, serta dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Alim Bahri menegaskan, jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam proses pembebasan lahan BLK Kalukku, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami mendesak Polda Sulbar agar mengusut tuntas dugaan penyimpangan, termasuk dugaan mark up pembayaran lahan, serta memeriksa seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Massa juga meminta Polda Sulbar menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan. Menurut mereka, transparansi penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Fraksi Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus pembebasan lahan BLK Kalukku hingga terdapat kepastian hukum dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.(*)
