DentumNusantara.com MAMUJU – Forum Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Sulawesi Barat (FP3BAR) menyoroti proses pembangunan Sekolah Rakyat yang saat ini tengah berlangsung di Mamuju. Ketua FP3BAR, Irman, meminta aparat penegak hukum dan instansi teknis melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penggunaan material yang belum didukung dokumen legalitas dan hasil pengujian laboratorium.
Irman mengatakan pihaknya menemukan dugaan bahwa material yang digunakan dalam proyek tersebut belum mengantongi dokumen SIUP dari penyedia material. Selain itu, menurut dia, hasil uji laboratorium terhadap material roster yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi juga belum diperlihatkan.
“Proyek yang dibiayai menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan standar mutu. Karena itu, kami meminta seluruh dokumen yang berkaitan dengan legalitas material dan hasil pengujian laboratorium dapat dibuka kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Irman.
Menurut Irman, pengujian laboratorium terhadap material konstruksi merupakan bagian penting untuk menjamin kualitas bangunan. Apalagi, Sekolah Rakyat merupakan fasilitas pendidikan yang dirancang untuk digunakan dalam jangka panjang sehingga setiap material yang digunakan harus memenuhi spesifikasi teknis dan standar mutu sesuai dokumen kontrak pekerjaan.
Irman mendesak aparat penegak hukum, pengawas konstruksi, serta instansi teknis terkait memeriksa legalitas dokumen SIUP penyedia material, ketersediaan hasil uji laboratorium material roster beserta dokumen pendukungnya, serta kesesuaian material yang digunakan dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
Ia menegaskan langkah tersebut bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan sebagai bentuk pengawasan masyarakat agar proyek yang menggunakan anggaran negara benar-benar memenuhi aspek hukum, keselamatan, dan kualitas konstruksi.
Irman menyatakan akan terus mengawal proses pembangunan Sekolah Rakyat dan meminta seluruh pihak yang terlibat bersikap terbuka terhadap pemeriksaan serta memberikan akses informasi kepada publik demi terciptanya tata kelola pembangunan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Hingga berita ini ditulis, pihak yang berwenang maupun penanggung jawab proyek pembangunan Sekolah Rakyat belum memberikan keterangan atau tanggapan atas temuan dan desakan yang disampaikan Irman.(*)
