Oleh: Muh Imran
Ada cara yang cukup sederhana untuk mengukur perubahan zaman.
Coba bandingkan apa yang ditinggalkan oleh para pejuang republik dengan apa yang diperdebatkan oleh generasi yang mewarisi republik itu.
Di Sulawesi Barat, perbandingan itu terasa sangat kontras.
Di satu sisi ada Andi Depu.
Di sisi lain ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan anggaran KPU Sulawesi Barat.
Kedengarannya seperti dua cerita yang tidak ada hubungannya.
Padahal justru sangat berkaitan.
Sebab keduanya berbicara tentang satu hal yang sama: bagaimana seseorang memperlakukan amanah ketika diberi tanggung jawab menjaga republik.
Andi Depu bukan tokoh sembarangan dalam sejarah Sulawesi Barat. Terlahir sebagai putri Raja Balanipa, kehidupan nyaman sesungguhnya sudah tersedia bahkan sebelum dewasa. Status bangsawan, kehormatan, pengaruh politik, dan segala fasilitas kehidupan istana sudah menjadi bagian dari jalan hidup yang terbentang di hadapannya.
Sebagian besar orang mungkin akan mempertahankan semua itu.
Tidak ada yang salah.
Hidup nyaman bukan dosa.
Kemewahan juga bukan kejahatan.
Tetapi sejarah kadang meminta seseorang memilih antara kenyamanan dan keyakinan.
Dan Andi Depu memilih keyakinan.
Ketika Indonesia merdeka pada 1945 dan Belanda datang kembali melalui NICA, pilihan itu menjadi sangat nyata. Suaminya, Andi Baso Pabiseang, memilih jalan berbeda. Sebagai penguasa lokal, bekerja sama dengan NICA tentu jauh lebih aman dan menjanjikan dibandingkan mendukung republik yang masih muda, miskin, dan belum memiliki kepastian masa depan.
Tetapi Andi Depu justru berdiri di pihak yang dianggap paling berisiko.
Ia memilih republik.
Pilihan itu tidak hanya membuatnya berseberangan dengan kekuatan kolonial.
Pilihan itu membuatnya meninggalkan istana.
Meninggalkan rumah tangga.
Meninggalkan kenyamanan.
Meninggalkan segala sesuatu yang selama ini dianggap sebagai simbol kemuliaan seorang bangsawan.
Lalu masuk hutan bersama rakyat.
Kalimat “masuk hutan bersama rakyat” sering kali terdengar sederhana dalam buku sejarah.
Padahal kalau dipikir-pikir, itu adalah keputusan yang luar biasa gila.
Bayangkan seseorang yang terbiasa hidup dalam lingkungan istana tiba-tiba memilih tidur di pedalaman.
Seseorang yang terbiasa dihormati memilih hidup dalam ketidakpastian.
Seseorang yang memiliki semua alasan untuk menikmati hidup justru memilih jalan yang penuh risiko.
Tetapi itulah yang dilakukan Andi Depu.
Karena baginya, republik lebih penting daripada kemewahan.
Nah, di sinilah persoalan mulai terasa menarik.
Karena puluhan tahun setelah Andi Depu meninggalkan istana demi republik, masyarakat Sulawesi Barat justru membaca temuan BPK terhadap pengelolaan anggaran di lembaga yang sering disebut sebagai benteng demokrasi.
Nilainya tidak kecil.
Lebih dari Rp3 miliar.
Angka yang cukup besar untuk membuat masyarakat berhenti sejenak lalu bertanya: sebenarnya apa yang sedang terjadi?
Pertanyaan itu menjadi semakin menarik ketika masyarakat membaca sejumlah pengadaan yang ikut menjadi sorotan.
Ada tas Eiger.
Ada jam tangan Eiger.
Ada polo shirt.
Ada jas hujan.
Ada lampu camping.
Ada tenda camping.
Ada sepatu bermerek.
Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan barang-barang itu.
Tas tidak salah.
Sepatu tidak salah.
Jas hujan juga tidak salah.
Bahkan Eiger pun tidak pernah meminta namanya masuk dalam diskusi soal pengelolaan anggaran demokrasi.
Tetapi masyarakat tentu berhak bertanya.
Karena masyarakat tidak bisa menghindari ironi yang muncul begitu saja.
Dulu Andi Depu meninggalkan kemewahan demi republik.
Hari ini, republik justru dipaksa menjelaskan berbagai pengadaan yang identik dengan kenyamanan.
Dulu benteng republik dijaga oleh orang yang rela meninggalkan istana.
Hari ini benteng demokrasi harus menjelaskan mengapa tas, jam tangan, tenda, lampu camping, dan berbagai perlengkapan lainnya menjadi bagian dari cerita yang muncul dalam pengelolaan anggaran.
Perbandingan ini memang terdengar tidak adil.
Zamannya berbeda.
Tantangannya berbeda.
Musuhnya juga berbeda.
Tidak ada yang meminta komisioner KPU Sulbar masuk hutan seperti Andi Depu.
Tidak ada yang meminta mereka tidur di bawah pohon.
Tidak ada yang meminta mereka menghadapi senapan Belanda.
Tetapi justru karena tuntutan hari ini jauh lebih ringan, masyarakat berhak memiliki ekspektasi yang lebih tinggi.
Andi Depu mempertaruhkan nyawa untuk republik.
Komisioner KPU hari ini hanya diminta menjaga amanah anggaran dengan baik.
Seharusnya itu jauh lebih mudah.
Tetapi mengapa justru yang lebih sering muncul adalah catatan pemeriksaan?
Mengapa masyarakat lebih sering membaca koreksi penggunaan anggaran daripada kisah keberhasilan membangun kepercayaan publik?
Mengapa lembaga yang paling sering berbicara tentang integritas justru berkali-kali dipaksa menjelaskan persoalan yang menyentuh integritas pengelolaan anggarannya sendiri?
Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak nyaman.
Tetapi justru karena tidak nyaman, ia penting diajukan.
Karena demokrasi bukan hanya soal pemungutan suara.
Demokrasi juga soal kepercayaan.
Dan kepercayaan tidak dibangun dengan baliho.
Tidak dibangun dengan slogan.
Tidak dibangun dengan seminar.
Tidak dibangun dengan spanduk bertuliskan “integritas”.
Kepercayaan dibangun ketika masyarakat melihat bahwa mereka yang mengelola uang publik memahami betul bahwa uang tersebut bukan milik mereka.
Itu uang rakyat.
Uang yang berasal dari petani yang panennya tidak selalu berhasil.
Dari nelayan yang hasil tangkapannya bergantung cuaca.
Dari pedagang kecil yang harus membuka lapak sejak subuh.
Dari guru, buruh, tukang ojek, dan jutaan masyarakat lainnya.
Karena itu, ketika uang tersebut dikelola, masyarakat tidak sedang meminta sesuatu yang luar biasa.
Masyarakat hanya berharap bahwa semangat pengorbanan yang dulu diperlihatkan Andi Depu masih memiliki jejak dalam cara lembaga-lembaga publik bekerja hari ini.
Bahwa mereka yang menyebut dirinya benteng demokrasi memahami bahwa benteng tidak dibangun oleh perlengkapan.
Benteng dibangun oleh integritas.
Benteng tidak dijaga oleh merek.
Benteng dijaga oleh amanah.
Dan benteng demokrasi tidak akan runtuh karena kekurangan tas, sepatu, atau jam tangan.
Benteng demokrasi runtuh ketika masyarakat kehilangan kepercayaan kepada orang-orang yang menjaganya.
Barangkali itulah yang perlu direnungkan.
Andi Depu meninggalkan istana agar republik tetap berdiri.
Akan menjadi ironi yang menyakitkan apabila republik yang sama, puluhan tahun kemudian, justru kehilangan wibawanya karena para penjaganya gagal memahami makna paling sederhana dari sebuah amanah.
Sebab sejarah Sulawesi Barat sudah memberikan teladan yang sangat mahal.
Persoalannya sekarang bukan apakah kita mampu mengingat nama Andi Depu.
Persoalannya adalah apakah kita masih mampu memahami nilai yang diperjuangkannya.(*)
