DentumNusantara.com, YOGYAKARTA — Pelantikan pengurus Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Mamuju Tengah (Hipma-Mateng) Yogyakarta pada Sabtu, 29 Agustus 2026, tidak sekadar menjadi seremoni pergantian kepengurusan. Forum itu berubah menjadi ruang bagi mahasiswa menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, terutama mengenai fasilitas kebudayaan dan akses beasiswa.
Wakil Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Askary Anwar, S.Sos., M.Si., hadir langsung dalam agenda tersebut. Kehadirannya menjadi kesempatan bagi mahasiswa asal Mamuju Tengah yang menempuh pendidikan di Yogyakarta untuk menyampaikan kebutuhan yang selama ini mereka hadapi di perantauan.
Ketua Hipma-Mateng Yogyakarta, Darman Asmali, menyampaikan dua aspirasi utama. Pertama, dukungan pemerintah daerah berupa fasilitas kebudayaan, terutama pakaian adat Mamuju Tengah atau Sulawesi Barat yang dapat digunakan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kebudayaan di Yogyakarta.
Menurut Darman, mahasiswa asal Mamuju Tengah tidak hanya menjalankan aktivitas akademik. Mereka juga menjadi salah satu ruang promosi kebudayaan daerah karena Yogyakarta menjadi tempat berkumpulnya mahasiswa dari berbagai provinsi di Indonesia.
“Kami sangat berharap kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk memberikan dukungan fasilitas kebudayaan, terutama pakaian adat. Guna kami pakai saat pertunjukan di Jogja sebagai bentuk pengenalan pakaian budaya daerah kita,” kata Darman.
Aspirasi kedua menyangkut pendidikan. Hipma-Mateng meminta pemerintah daerah menyediakan program beasiswa bagi mahasiswa jenjang S1, termasuk mahasiswa Mamuju Tengah yang kini berkuliah di Yogyakarta.
“Kami berharap kepada pemerintah untuk menyediakan beasiswa di tingkat S1, termasuk untuk kami mahasiswa yang ada di Jogja, untuk mendukung semangat kami menuntut ilmu di Yogyakarta,” ujar Darman.
Permintaan mahasiswa tersebut mendapat dukungan Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Sulawesi Barat (IKAMA SULBAR) Yogyakarta, Misbahuddin Yamin, S.T., S.H. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengubah perhatian terhadap mahasiswa dari sekadar kehadiran dalam acara menjadi dukungan yang bisa dirasakan secara langsung.
Misbahuddin mencontohkan kebutuhan inventaris pakaian adat. Menurut dia, mahasiswa Sulawesi Barat di Yogyakarta rutin mengikuti kegiatan kebudayaan yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai daerah.
Salah satu agenda yang disebutnya adalah Selendang Sutra. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa Sulawesi Barat harus memperkenalkan kebudayaan daerah dengan fasilitas yang selama ini masih terbatas.
“Selama ini kami hanya selalu meminjam pakaian adat untuk kami pakai tampil di acara tersebut,” kata Misbahuddin.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat menyediakan inventaris kebudayaan sehingga mahasiswa tidak terus bergantung pada fasilitas pinjaman ketika membawa identitas budaya daerah ke ruang publik.
“Kami sangat bersemangat untuk memperkenalkan budaya Sulbar, terutama dalam memperkenalkan pakaian adat kita. Maka untuk itu kami sangat berharap kepada pemerintah untuk segera mendukung kami dalam pengadaan inventaris kebudayaan,” ujarnya.
Bagi mahasiswa, persoalan tersebut bukan semata soal pakaian. Di balik permintaan itu terdapat kebutuhan untuk mempertahankan identitas kebudayaan daerah di tengah lingkungan akademik yang dihuni mahasiswa dari berbagai latar belakang daerah.
Misbahuddin juga mengingatkan pengurus Hipma-Mateng agar tidak kehilangan fungsi intelektual organisasi mahasiswa. Ia meminta ruang diskusi tetap dihidupkan sebagai tempat menguji gagasan dan membaca persoalan daerah.
“Terus menghidupkan ruang-ruang diskusi. Bagaimanapun, diskusi adalah identitas kita sebagai mahasiswa,” katanya.
Pelantikan itu juga dihadiri perwakilan Kesbangpol Kota Yogyakarta, Catur Setyo Ari Nugroho, S.Psi. Ia mengapresiasi aktivitas organisasi mahasiswa daerah yang dinilainya menjadi bagian dari proses pembentukan kapasitas generasi muda.
“Kami sangat mengapresiasi semangat anak muda dalam membangun kualitas diri, tidak hanya di dalam kampus tapi juga dalam bentuk kerja-kerja organisasi,” ujar Catur.
Kesbangpol Kota Yogyakarta, kata Catur, terbuka terhadap komunikasi dan kemungkinan kolaborasi dengan mahasiswa Sulawesi Barat dalam berbagai kegiatan.
“Kami sangat terbuka jika memang mahasiswa Sulawesi Barat ingin membangun komunikasi dengan pemerintah di Yogyakarta, atau bisa juga kita kolaborasi dalam kegiatan-kegiatan nantinya,” katanya.
Respons paling konkret datang dari Wakil Bupati Mamuju Tengah Askary Anwar. Menanggapi permintaan fasilitas kebudayaan, ia meminta mahasiswa segera menyusun proposal agar kebutuhan tersebut dapat diproses dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah.
“Menjawab atas aspirasi yang disampaikan oleh adinda Darman, saya perintahkan untuk segera membuat proposal dan dimasukkan tahun ini, dan kita akan anggarkan di tahun depan,” kata Askary.
Pernyataan itu menjadi komitmen politik sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Aspirasi mahasiswa kini membutuhkan tindak lanjut administratif, mulai dari penyusunan proposal, pengusulan program, hingga keputusan penganggaran.
Askary juga menyatakan pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan kepada mahasiswa Mamuju Tengah yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta. Ia meminta para mahasiswa tidak melupakan daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan.
“Insyaallah kami selalu akan mendukung adik-adik mahasiswa di Yogyakarta, dan kalian harus pulang dan menjadi pelaku di daerah kita sendiri,” ujarnya.
Namun Askary juga memberi pesan yang lebih luas. Menurut dia, mahasiswa tidak cukup hanya berada di posisi sebagai kelompok yang mengkritik pemerintah. Kritik tetap diperlukan, tetapi mahasiswa juga harus mengambil bagian dalam pembangunan daerah.
“Jangan hanya menjadi mahasiswa yang pandai mengkritik, tapi juga mari kita terjun sama-sama untuk membangun daerah kita. Kita tidak melarang kritik karena itu dijamin Undang-Undang, tapi akan lebih baik jika kalian menjadi pelaku untuk kemajuan daerah kita,” kata Askary.
Pelantikan Hipma-Mateng Yogyakarta akhirnya meninggalkan agenda yang lebih besar daripada sekadar pergantian pengurus. Mahasiswa meminta pemerintah hadir melalui kebijakan yang konkret, sementara pemerintah meminta mahasiswa kelak kembali mengambil peran dalam pembangunan Mamuju Tengah.
Di antara dua tuntutan itu terdapat satu pekerjaan yang kini menunggu pembuktian: apakah komitmen pengadaan fasilitas kebudayaan dan dukungan pendidikan benar-benar berlanjut dari forum pelantikan menuju kebijakan dan anggaran pemerintah daerah.(*)
