DentumNusantara.com, MAMASA — Salmawati, 17 tahun, warga Desa Pamoseang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, melahirkan saat dalam proses evakuasi dari Dusun Sambaho pada Sabtu, 19 September 2026.
Salmawati mulai dievakuasi sekitar pukul 14.00 WITA. Dari Dusun Sambaho, ia harus dibawa menuju lokasi yang dapat dijangkau kendaraan roda empat dengan jarak sekitar 7 kilometer.
Karena kendaraan tidak dapat menjangkau lokasi, warga menggunakan tandu sederhana yang dibuat dari satu batang bambu sepanjang sekitar 2,5 meter dan tiga lembar sarung. Warga bergantian membawa Salmawati menuju titik evakuasi.
Dalam perjalanan, Salmawati didampingi suaminya dan bidan desa, Lulu. Sebelum mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan, kondisi Salmawati semakin membutuhkan penanganan karena mulai mengalami tanda-tanda persalinan.
Sekitar satu kilometer sebelum titik evakuasi, ketuban Salmawati pecah. Warga kemudian mencari rumah yang dapat digunakan sebagai tempat persalinan.
Sebelum Magrib, Salmawati melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah warga. Persalinan didampingi bidan desa dengan peralatan yang terbatas.
Setelah lahir, bayi tersebut sempat tidak bernapas dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Setelah kondisi memungkinkan, evakuasi kembali dilanjutkan hingga mencapai lokasi yang dapat dilalui kendaraan. Salmawati dan bayinya kemudian dibawa ke Puskesmas Mambi.
Bukan kejadian pertama
Kasus Salmawati kembali menyoroti persoalan akses pelayanan kesehatan di wilayah Pamoseang–Indobanua.
Sepanjang 2026, sedikitnya 10 warga dari wilayah tersebut disebut telah dievakuasi dengan cara ditandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Persoalan serupa juga pernah diberitakan pada awal 2026. Warga Pamoseang dilaporkan harus menandu pasien sekitar lima kilometer karena kondisi jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
Kondisi geografis dan akses jalan menjadi salah satu kendala warga untuk memperoleh pelayanan kesehatan, terutama ketika membutuhkan penanganan darurat.
Persoalannya bukan hanya mengenai ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas puskesmas. Akses dari permukiman warga menuju lokasi yang dapat dijangkau kendaraan juga menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan dan rujukan kesehatan.
Kritik terhadap pemerintah daerah
Aktivis Jaringan Oposisi Loyal, Muh Ikbal, menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pelayanan publik di wilayah pelosok Mamasa.
Ia mengkritik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamasa yang dinilainya belum mampu menyelesaikan persoalan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
“Ini adalah salah satu kegagalan besar gubernur Sulbar dan Bupati Mamasa,” kata Muh Ikbal.
Menurut dia, akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat dan menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Akses terhadap kesehatan yang layak bukan sekadar argumentasi, retorika atau janji politik. Itu merupakan amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan pemerintah,” ujarnya.
Muh Ikbal meminta pemerintah tidak hanya melihat persoalan kesehatan dari sisi tenaga medis dan fasilitas kesehatan, tetapi juga memperhatikan akses jalan, transportasi rujukan dan mekanisme evakuasi masyarakat di wilayah terpencil.
Kasus Salmawati menjadi salah satu contoh bahwa jarak dan kondisi akses kesehatan masih menjadi salah satu yang dapat menjadi ukuran ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan menerjemahkan visi misi pemerintah daerah yang gagal total.
Pemerintah daerah perlu menjelaskan langkah yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki akses tersebut, termasuk penanganan jalur evakuasi dan sistem transportasi kesehatan bagi masyarakat di wilayah Pamoseang–Indobanua, tutup Ikbal”(*)
