MAMASA,DentumNusantara.com, — Aliansi Masyarakat Mambi menggelar demonstrasi di SPBU Takurimbi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Selasa, 29 September 2026. Massa mempersoalkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang disebut berdampak pada melonjaknya harga Pertalite di tingkat pengecer.
Aksi berlangsung damai. Setelah menyampaikan aspirasi, massa berdiskusi dengan pihak manajemen SPBU Takurimbi.
Dalam diskusi itu, salah seorang warga Mambi, Wandi, membandingkan kondisi distribusi BBM sebelum dan setelah SPBU Takurimbi beroperasi.
“Sebelum ada SPBU Takurimbi, BBM di Mambi masih normal. Tapi setelah ada SPBU, BBM jadi tidak normal harganya,” kata Wandi dalam forum tersebut.
Pihak manajemen SPBU Takurimbi kemudian menjelaskan bahwa masyarakat yang membutuhkan solar dapat datang langsung ke SPBU untuk melakukan pembelian.
Namun, jawaban tersebut dinilai belum menjawab persoalan yang disampaikan massa. Koordinator aksi, Ade Daessijanji, mengatakan penjelasan manajemen tidak memberikan solusi atas keluhan masyarakat.
“Jawaban dari manajemen SPBU Takurimbi tidak memberikan solusi,” ujar Ade.
Massa Minta Polisi Mempertemukan dengan Direktur SPBU
Setelah audiensi, Ade mengatakan pihaknya meminta aparat kepolisian, khususnya Polres Mamasa, mempertemukan massa dengan direktur SPBU Takurimbi.
Menurut Ade, persoalan utama yang mereka soroti adalah harga Pertalite di tingkat pengecer yang disebut mencapai Rp20 ribu hingga Rp23 ribu per botol di wilayah Mambi. Di sejumlah daerah pelosok, kata dia, harga bahkan mencapai Rp25 ribu.
“Kami menginginkan ketika ada jawaban yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekitar Kecamatan Mambi, yaitu harga bensin eceran mencapai Rp20 ribu sampai Rp23 ribu, ada penjelasan langsung dari pihak yang bertanggung jawab,” kata Ade.
Aliansi Masyarakat Mambi, kata Ade, telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi. Dari penelusuran tersebut, mereka menduga kelangkaan BBM bersubsidi berkaitan dengan adanya praktik penimbunan dan penyaluran kembali BBM subsidi melalui pengecer.
Ade juga menyebut adanya dugaan praktik monopoli serta keberadaan calo atau pelangsir di sekitar SPBU. Namun, dugaan tersebut masih merupakan klaim dari pihak massa aksi dan memerlukan pembuktian lebih lanjut.
“Kami menduga ada praktik penimbunan yang dilakukan oleh pihak manajerial SPBU Takurimbi sehingga terjadi kelangkaan dan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite yang dijual oleh pengecer menjadi tidak masuk akal,” ujar Ade.
Ia mengatakan harga Pertalite di sekitar Kelurahan Mambi berkisar Rp17 ribu hingga Rp20 ribu per botol. Sedangkan di wilayah pelosok, menurut dia, harganya dapat mencapai Rp25 ribu.
Massa juga mempertanyakan cepat habisnya stok BBM ketika mobil tangki tiba di SPBU. Menurut Ade, masyarakat melihat mobil tangki yang membawa solar maupun Pertalite datang dan stoknya disebut habis dalam waktu kurang dari sehari.
“Masyarakat menyaksikan langsung kalau mobil tangki datang, baik jenis solar maupun Pertalite, tidak sampai sehari langsung habis,” katanya.
Ade juga mengklaim masyarakat Mambi jarang memperoleh BBM subsidi secara langsung sejak SPBU Takurimbi beroperasi, khususnya solar.
Manajemen SPBU Bantah Dugaan Penimbunan
Pihak manajemen SPBU Takurimbi membantah dugaan penimbunan BBM subsidi yang disampaikan massa aksi.
Sukirman, pihak manajemen SPBU Takurimbi Mambi, mengatakan SPBU menjual Pertalite sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Menurut dia, harga Pertalite di SPBU Takurimbi adalah Rp10 ribu per liter.
“Kami pihak manajemen SPBU Takurimbi Mambi tidak pernah menjual BBM subsidi dengan harga di atas Rp10 ribu, khususnya Pertalite. Masyarakat yang datang membeli BBM subsidi di SPBU harganya sesuai dengan harga Pertamina, yaitu Rp10 ribu,” kata Sukirman.
Ia mengatakan tingginya harga Pertalite di tingkat pengecer bukan berasal dari harga penjualan SPBU.
Sukirman juga membantah dugaan penimbunan. Menurut dia, panjangnya antrean justru menunjukkan tingginya permintaan masyarakat terhadap BBM subsidi.
“Terkait adanya dugaan penimbunan, itu tidak benar. Mereka semua juga melihat bahwa masyarakat yang antre cukup panjang dan masyarakat yang datang antre sangat banyak,” ujarnya.
Menurut Sukirman, antrean bahkan dapat berlangsung hingga pukul 02.00 dini hari sampai stok Pertalite habis.
Untuk solar, kata dia, SPBU masih menyimpan sebagian stok untuk kebutuhan darurat atau emergency, seperti ambulans.
Kuota Pertalite 10-12 Tangki per Bulan
Sukirman menjelaskan keterbatasan stok berkaitan dengan kuota BBM subsidi yang diterima SPBU Takurimbi.
Untuk solar, SPBU mendapat alokasi sekitar lima tangki per bulan. Sedangkan Pertalite sekitar 10 tangki per bulan dan dalam kondisi tertentu dapat mencapai 12 tangki.
“Kalau BBM subsidi jenis solar, jatah kami cuma lima tangki per bulan. Kalau Pertalite 10 tangki per bulan, bisa juga 12 tangki per bulan,” kata Sukirman.
Ia mengatakan stok solar biasanya telah habis setelah tanggal 20 setiap bulan. Setelah itu, SPBU hanya menyisakan stok untuk kebutuhan darurat.
Adapun Pertalite, menurut Sukirman, mobil tangki dapat datang setiap dua hari. Namun, apabila stok habis menjelang akhir bulan, pengisian berikutnya baru dilakukan pada awal bulan berikutnya.
“Semisal setelah tanggal 20 atau tanggal 25, BBM subsidi jenis Pertalite itu stoknya kosong kembali di SPBU Takurimbi dan akan terisi kembali pada saat tanggal 1 atau tanggal 2,” katanya.
Sukirman mengatakan kondisi tersebut membuat SPBU kerap dipersepsikan masyarakat sebagai tempat yang terus-menerus mengalami kekosongan BBM.
Padahal, menurut dia, persoalannya adalah keterbatasan kuota dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.
“Jatah stok BBM di SPBU Takurimbi Mambi itu juga terbatas, hanya sekitar 10 sampai 12 tangki untuk BBM subsidi jenis Pertalite,” ujar Sukirman.
Pembelian dengan Jeriken Harus Berbekal Rekomendasi
Manajemen SPBU juga menjelaskan mengenai pelayanan BBM menggunakan jeriken.
Menurut Sukirman, pembelian menggunakan jeriken tidak dilakukan secara bebas. Pelayanan tersebut hanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki surat rekomendasi, antara lain petani, pelaku UMKM, serta masyarakat di wilayah pelosok yang jauh dari SPBU.
Jumlah pembelian, kata dia, dibatasi sesuai volume yang tercantum dalam surat rekomendasi.
“Kami tetap batasi jumlah pembeliannya sesuai dengan jumlah yang tertera dalam surat rekomendasi yang mereka bawa,” katanya.
Sukirman mengatakan pihak SPBU telah beberapa kali mengajukan penambahan kuota kepada pihak terkait. Pengajuan tersebut, menurut dia, dilakukan agar kebutuhan BBM masyarakat dan petani dapat terpenuhi.
“Dari awal berdirinya SPBU Takurimbi Mambi, kami sudah mengajukan penambahan kuota supaya masyarakat dan para petani kebutuhan BBM-nya dapat terpenuhi,” ujarnya.
Ia mengatakan pengajuan penambahan kuota kembali dilakukan untuk mengurangi keluhan masyarakat mengenai kelangkaan BBM subsidi.
Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Mambi meminta persoalan distribusi BBM subsidi tidak berhenti pada perdebatan antara masyarakat dan pengelola SPBU. Mereka meminta aparat terkait menelusuri rantai distribusi BBM subsidi hingga ke tingkat pengecer.
Dugaan penimbunan, monopoli, maupun permainan distribusi yang disampaikan massa aksi masih berupa dugaan dan belum dapat dianggap sebagai fakta sebelum adanya pemeriksaan dan bukti dari pihak berwenang.
Massa berharap kepolisian dapat memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait pengelolaan dan distribusi BBM di SPBU Takurimbi.(*(
