DentumNusantara.com, MAMASA — Tanah-tanah sawah di sejumlah wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mulai kehilangan air. Musim kemarau yang berlangsung berbulan-bulan membuat lahan pertanian yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat terancam tidak bisa digarap. Petani menghadapi pilihan sulit: menunggu hujan yang tak kunjung datang atau menanggung risiko kehilangan musim tanam.
Aktivis Tambrin meminta pemerintah pusat bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Mamuju segera turun tangan menangani persoalan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Mamasa. Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya menunggu hujan turun, melainkan perlu menyiapkan infrastruktur air yang mampu menjaga keberlangsungan pertanian ketika musim kering berlangsung panjang.
“Pemerintah pusat dan Balai Sungai V Mamuju harus segera memperhatikan keluhan rakyat dan memprioritaskan daerah yang terdampak kekeringan, khususnya Kabupaten Mamasa,” kata Tambrin.
Tambrin mengatakan kekeringan telah berlangsung hampir empat bulan di sejumlah wilayah Sulawesi Barat, dengan kondisi yang dirasakan cukup berat di Kabupaten Mamasa. Dampaknya mulai dirasakan petani di berbagai kecamatan. Sawah yang biasanya menjadi sumber pangan dan pendapatan keluarga kini sebagian mengalami kekeringan sehingga tidak dapat digarap sebagaimana mestinya.
Menurut Tambrin, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani. Ketika lahan tidak memperoleh pasokan air yang cukup, petani bukan hanya kehilangan kesempatan menanam, tetapi juga menghadapi risiko berkurangnya produksi pangan.
Persoalan itu menjadi lebih serius karena Kabupaten Mamasa merupakan salah satu daerah penghasil beras di Sulawesi Barat. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian membuat ketersediaan air untuk persawahan bukan sekadar persoalan teknis irigasi. Ia berkaitan langsung dengan pendapatan petani dan ketahanan pangan daerah.
“Jangan sampai petani terus mengalami kerugian karena sawah mereka tidak bisa digarap akibat kekurangan air. Pemerintah harus hadir dengan intervensi anggaran untuk pembangunan irigasi dan penampungan air,” ujar Tambrin.
Ia mendesak Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Mamuju bersama pemerintah pusat memetakan wilayah-wilayah yang paling rentan mengalami kekeringan. Pemetaan tersebut, kata dia, penting agar pembangunan infrastruktur air tidak hanya bersifat reaktif ketika kekeringan sudah terjadi.
Menurut dia, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan bendungan, jaringan irigasi, embung atau penampungan air, serta saluran distribusi yang dapat menjangkau lahan pertanian masyarakat.
Masalahnya bukan semata-mata tidak adanya hujan. Kekeringan panjang memperlihatkan kerentanan infrastruktur pengairan di daerah pertanian. Ketika sumber air menyusut dan hujan berhenti selama berbulan-bulan, sawah yang bergantung sepenuhnya pada hujan menjadi yang pertama kehilangan kemampuan produksi.
Di titik ini, pemerintah dituntut tidak berhenti pada pemberian bantuan ketika petani sudah mengalami gagal panen. Kebijakan yang lebih penting adalah membangun sistem pengelolaan air yang mampu mengantisipasi musim kemarau.
Tambrin menilai pembangunan bendungan dan irigasi di Mamasa harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang. Infrastruktur tersebut bukan hanya untuk mengatasi kekeringan tahun ini, tetapi juga untuk mengurangi risiko yang sama pada musim kemarau berikutnya.
“Kalau Mamasa diharapkan terus menjadi salah satu daerah penghasil beras, maka persoalan air harus menjadi prioritas. Petani tidak mungkin terus dipaksa bertani ketika sumber air tidak tersedia,” katanya.
Kondisi kekeringan di sejumlah persawahan juga menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh luas lahan pertanian atau jumlah produksi pada saat musim hujan. Ia juga ditentukan oleh kemampuan negara menjaga lahan tetap produktif ketika iklim berubah dan musim kering berlangsung lebih panjang.
Karena itu, pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Mamuju perlu segera melakukan verifikasi lapangan terhadap daerah-daerah persawahan yang mengalami kekeringan di Mamasa. Data mengenai luas lahan terdampak, jumlah petani yang kehilangan musim tanam, kondisi sumber air, serta kebutuhan infrastruktur menjadi dasar penting sebelum menentukan intervensi anggaran.
Tanpa data tersebut, pembangunan infrastruktur air berisiko kembali berjalan tanpa menjawab titik persoalan yang sebenarnya.
Bagi petani, persoalannya sederhana: sawah membutuhkan air. Namun bagi pemerintah, persoalan itu seharusnya menjadi bagian dari agenda yang lebih besar—bagaimana memastikan produksi pangan tetap berjalan ketika musim kemarau semakin panjang.
Mamasa tidak hanya membutuhkan janji bahwa persoalan kekeringan akan diperhatikan. Petani membutuhkan saluran air yang mengalir, tempat penampungan yang mampu menyimpan air, dan kebijakan anggaran yang menjadikan pertanian sebagai prioritas.
Sebab ketika sawah mengering, yang ikut mengering bukan hanya tanah. Pendapatan petani, produksi pangan, dan harapan keluarga yang menggantungkan hidup dari sawah ikut dipertaruhkan.(*)
