DentumNusantara.com, MAMASA — Tokoh Pemuda Kabupaten Mamasa, Tambrin mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Mamasa di bawah kepemimpinan Bupati Welem Sambolangi dalam menghadapi tekanan fiskal dan berbagai persoalan yang membelit daerah. Menurut Tambrin, pemerintah saat ini bekerja dalam situasi yang tidak ringan: ruang keuangan daerah terbatas, sementara beban kewajiban dan persoalan pelayanan publik menumpuk.
Tambrin menilai Welem Sambolangi atau yang akrab disebut WS tidak tinggal diam menghadapi situasi tersebut. Pemerintah, kata dia, mulai melakukan penyesuaian dan mencari jalan keluar terhadap sejumlah persoalan, mulai dari kewajiban BPJS, pembayaran gaji pegawai paruh waktu, gaji aparat desa, hingga persoalan pengelolaan sampah.
“Pemerintah hadir berupaya keras memulihkan Mamasa di tengah kondisi yang sedang terpuruk. Ini bukan pekerjaan mudah karena pemerintah harus berhadapan dengan persoalan keuangan yang menekan hampir seluruh lini pemerintahan,” ujar Tambrin.
Ia menyebut beban utang daerah yang mencapai sekitar Rp230 miliar menjadi salah satu tantangan terbesar pemerintahan saat ini. Karena itu, kemampuan pemerintah menyelesaikan sebagian kewajiban tersebut dinilai sebagai capaian yang patut diapresiasi.
Tambrin menyoroti pembayaran utang sekitar Rp41 miliar yang menurut dia menunjukkan adanya upaya konkret pemerintah untuk mengurai beban keuangan daerah.
“Di tengah kondisi seperti ini, ketika pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran sekaligus menyelesaikan beban utang, tentu tidak mudah. Kalau pemerintah mampu membayar sekitar Rp41 miliar, bagi saya itu merupakan capaian yang patut diapresiasi,” katanya.
Sampah dan Desa
Selain persoalan fiskal, Tambrin menilai pemerintah juga menunjukkan respons terhadap persoalan sampah yang selama ini menjadi salah satu problem perkotaan dan lingkungan di Mamasa.
Menurut dia, penyelesaian persoalan sampah menjadi salah satu langkah penting karena menyangkut langsung kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi kebiasaan Bupati Welem Sambolangi melakukan kunjungan ke sejumlah desa. Menurut Tambrin, turun langsung ke lapangan memungkinkan pemerintah mendengar persoalan masyarakat tanpa hanya mengandalkan laporan administratif dari perangkat daerah.
“Bupati turun ke desa-desa, mendengar langsung keluhan masyarakat. Itu penting karena persoalan yang dihadapi masyarakat tidak selalu tergambar dalam laporan birokrasi. Kunjungan seperti ini seharusnya menjadi bahan evaluasi dan dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan,” ujar Tambrin.
Namun, apresiasi tersebut tidak berarti pemerintah bebas dari kritik. Tambrin menegaskan dirinya bersama kelompok pemuda tetap akan menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan daerah.
Menurut dia, kritik terhadap pemerintah harus ditempatkan sebagai bagian dari proses demokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, bukan semata-mata sebagai upaya mencari kesalahan.
“Selaku pemuda yang aktif mengawal proses pembangunan dan pemerintahan di Mamasa, kami tetap akan memberikan kritik konstruktif. Tetapi kritik harus rasional, objektif dan berdasarkan fakta. Tujuannya bukan menjatuhkan pemerintah, melainkan memastikan pemerintahan berjalan lebih baik,” katanya.
Rekor MURI dan Kopi Mamasa
Tambrin juga menyinggung perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Mamasa yang menurut dia menjadi momentum untuk mengangkat kembali identitas daerah melalui produk kopi.
Kegiatan minum kopi secara serentak menggunakan suke, cangkir tradisional berbahan bambu, dinilai bukan sekadar seremoni. Bagi Tambrin, kegiatan tersebut dapat menjadi cara memperkenalkan kembali kearifan lokal sekaligus memperkuat citra Mamasa sebagai salah satu daerah penghasil kopi.
Kegiatan yang melibatkan masyarakat dari 17 kecamatan dan 168 desa itu, kata dia, menunjukkan antusiasme masyarakat untuk menghidupkan kembali produk unggulan daerah.
“Ini bukan hanya soal rekor. Ada identitas lokal yang sedang diangkat. Suke merupakan bagian dari kearifan lokal, sementara kopi merupakan salah satu produk yang sejak lama melekat dengan Mamasa,” ujar Tambrin.
Ia berharap momentum tersebut tidak berhenti pada seremoni dan pencatatan rekor, tetapi dilanjutkan dengan kebijakan yang memperkuat petani kopi, meningkatkan kualitas produksi, membuka akses pasar, dan membangun branding kopi Mamasa.
Dengan begitu, kegiatan minum kopi secara serentak tidak hanya menjadi perayaan sesaat, tetapi menjadi pintu masuk untuk mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis komoditas lokal.
Tambrin mengatakan pengawasan terhadap pemerintahan akan tetap dilakukan. Namun, ia menegaskan kritik harus berjalan beriringan dengan apresiasi terhadap kebijakan yang dinilai positif.
“Pemerintah harus terus dikawal. Ketika ada yang salah, kami kritik. Ketika ada capaian yang baik, tentu harus diapresiasi. Yang paling penting adalah bagaimana seluruh proses pemerintahan ini bermuara pada kepentingan masyarakat dan pemulihan Mamasa,” pungkasnya.(*)
