DentumNusantara.com.PAREPARE – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Parepare menggelar Workshop Jurnalistik Kehumasan bertema “Strategi Kehumasan bagi Institusi Pemerintah dan BUMN/BUMD” di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Senin (2/2/2026).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Amarum Agung Hamka, yang hadir mewakili Wali Kota Parepare Tasming Hamid. Turut hadir unsur Forkopimda, di antaranya Wakapolres Parepare Kompol Saharuddin, Danramil Ujung Kapten Sudarmin mewakili Dandim 1405, perwakilan Danyon Brimob Polda Sulsel, serta Ketua Pengadilan Negeri Parepare A. Musyafir.
Tekankan Sinkronisasi Narasi dan Konten Visual
Ketua PWI Kota Parepare, Patahuddin, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguasaan dasar jurnalistik bagi pengelola humas, khususnya di era digital saat ini. Ia menilai masih banyak instansi yang aktif di media sosial, namun belum mampu menyajikan narasi berita yang selaras dengan konten visual.
“Banyak instansi rajin mengunggah foto dan video kegiatan, tetapi narasinya kurang sinkron dan belum kuat secara jurnalistik. Melalui workshop ini, PWI ingin berbagi ilmu agar peserta mampu menyusun rilis berita sesuai kaidah 5W+1H hanya dalam waktu 5 hingga 10 menit,” ujar Patahuddin di hadapan sekitar 70 peserta.
Ia menambahkan, media sosial dan media online seharusnya saling melengkapi. Media sosial unggul dalam kecepatan penyebaran informasi, sementara media online berperan memberikan detail, konteks, dan akurasi berita.
Pemerintah Apresiasi, Dinilai Investasi Demokrasi
Membacakan sambutan Wali Kota Parepare, Sekda Amarum Agung Hamka menyampaikan apresiasi kepada PWI Parepare atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menyebut workshop ini sangat relevan sebagai rangkaian menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus HUT ke-66 Kota Parepare.
“Di era keterbukaan informasi,
kemampuan menyampaikan data yang akurat, cepat, dan berimbang menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. Pemerintah dan pers adalah mitra strategis; pemerintah bekerja membangun, pers mengawal serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat,” kata Hamka.
Ia juga menekankan pentingnya kemandirian OPD dalam mengelola informasi publik, terlebih di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
“Dengan pelatihan ini, OPD diharapkan tidak lagi gagap menghadapi sorotan publik. Mereka harus mampu menyusun rilis berita yang berkualitas dan berimbang secara mandiri. Ini adalah investasi penting bagi kualitas pemerintahan dan demokrasi di Kota Parepare,” pungkasnya.
Workshop jurnalistik ini menghadirkan pemateri berpengalaman yang membekali peserta dengan teknik penulisan rilis cepat, penentuan angle berita, hingga strategi menghadapi disinformasi di ruang publik.
