Dentumnusantara.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia akan segera memberlakukan sistem pengelolaan layanan informasi di semua kementerian seluruh Indonesia berbasis Open Government Partnership (OGP). Pemberlakuan Open Government Partnership (OGP) tersebut dalam rangka mendorong implementasi undang-undang tentang Keterbukaan informasi Publik pada layanan publik di lingkungan pemerintahan. OGP ini sangat membantu dalam memastikan keberlanjutan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Komitmen Pemerintah RI untuk menggunakan Open Government Partnership disampaikan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam kesempatan pertemuan dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) OGP Indonesia.
“Ke depan, OGP harus semakin berperan dalam memastikan bahwa reformasi birokrasi yang kita lakukan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” jelas Menteri PANRB Rini Widyantini di sela pertemuan dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) OGP Indonesia, di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (12/3/2025).
Lebih lanjut Rini menegaskan pentingnya OGP dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan strategis. “OGP merupakan alat strategis yang mempermudah kerja sama antar Kementerian, serta memastikan sinergi pemerintah dengan masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil optimal, diperlukan mekanisme tata kelola yang lebih kuat. Sehingga kita dapat mewujudkan upaya reformasi tematik yang melibatkan baik sektor privat maupun masyarakat sipil,” ungkap Menteri Rini.
“Pemerintah telah membangun INA Digital, sebagai penyelenggara yang mengintegrasikan layanan pemerintah, dalam mendorong transformasi digital pemerintah dan keterpaduan layanan digital, untuk mempermudah masyarakat. Jadi tidak boleh ada lagi proses berbelit meskipun sudah memanfaatkan teknologi,” tambahnya mengingatkan.
Open Government Partnership (OGP) merupakan kerjasama global dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka: transparan, efektif dan akuntabel. Sejak dideklarasikan di New York Amerika Serikat, 20 September 2011, sebanyak 46 negara telah bergabung dalam gerakan OGP ini. Indonesia bersama Amerika Serikat dan 6 negara lainnya duduk sebagai Komite Pangarah (steering commitee). Sebagai inisiatif global, OGP mempunyai 4 (empat) tujuan besar, yaitu: meningkatkan ketersediaan data tentang penyelenggaraan negara, mendukung partisipasi publik, mengimplementasikan standar tertinggi atas integritas profesional administrasi publik, meningkatkan akses atas teknologi baru untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas.
Indonesia menyiapkan tiga track untuk mendorong terwujudnya open government berbasis digital global. Pada track pertama, keterbukaan informasi dengan memanfaatkan instrumen Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) akan menjadi langkah awal dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Kedua, pembangunan portal nasional untuk menarik partisipasi masyarakat, dan ketiga, membuka peluang inisiatif baru bagi implementasi open government di setiap level pemerintahan.
Pemanfaatan OGP ini ke depan memungkinkan juga bagi pengelolaan pelayanan publik di daerah-daerah secara lebih terbuka. Diharapkan melalui sistem OGP dapat mencegah potensi penyalahgunaan wewensng dan keuasaan yang berimbas pada tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang selama ini menjadi “momok” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Publik menantikan inovasi OGP ini dapat segera diujicobakan di Indonesia, terutama di seluruh daerah di Indonesia.
