JAKARTA, DENTUMNUSANTARA.COM — Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan visi, misi, serta arah kepemimpinannya dalam uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di hadapan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Dalam paparannya, Suyudi mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi Polri. Konsep tersebut menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi pelaksanaan tugas kepolisian.
Suyudi menegaskan, tidak boleh ada tekanan pekerjaan yang dijadikan alasan untuk melakukan pemerasan, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi backing kegiatan ilegal, maupun menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang.
“Tidak ada tekanan pekerjaan yang dapat menjadi pembenaran untuk memeras, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi backing kegiatan ilegal atau menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang,” tegas Suyudi dalam paparannya.
Menurut dia, semangat yang ingin dibangun dalam kepemimpinan Polri sederhana, yakni tidak arogan, tidak berbohong, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta tidak menyakiti masyarakat secara sewenang-wenang.
Suyudi juga menegaskan kesiapan untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinannya berdasarkan konstitusi, menjalani pengawasan DPR, menghormati proses hukum, bekerja bersama lembaga pengawas, serta membuka ruang koreksi dari masyarakat.
“Saya siap dinilai dari hasil, bukan dari janji,” ujarnya.
Keberhasilan Polri Dinilai dari Pelayanan
Suyudi mengatakan keberhasilan Polri tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya slogan, aplikasi, operasi, rapat, maupun publikasi. Menurutnya, ukuran keberhasilan harus terlihat dari manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.
Ia menyebut sejumlah indikator, antara lain masyarakat merasa lebih aman, laporan lebih mudah diterima, pertolongan datang lebih cepat, proses perkara lebih pasti, korban mendapatkan perlindungan, serta hukum diterapkan secara adil.
Selain itu, ia menekankan pentingnya anggota Polri yang berintegritas dan memiliki masa depan, serta adanya mekanisme koreksi terhadap penyimpangan tanpa harus menunggu sebuah persoalan menjadi viral.
“Jabatan Kapolri bukanlah puncak karier, jabatan Kapolri adalah puncak tanggung jawab,” kata Suyudi.
Polisi Harus Dekat dengan Masyarakat
Suyudi menggambarkan Polri yang ingin dibangun sebagai institusi yang mampu menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.
Menurutnya, ketika seorang anak melihat polisi, yang muncul seharusnya rasa aman, bukan ketakutan. Begitu pula ketika korban datang ke kantor polisi, mereka harus mendapatkan pertolongan dan pelayanan, bukan kerumitan.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap kritik masyarakat.
“Ketika masyarakat menyampaikan kritik, polisi mampu mendengar tanpa kehilangan kewibawaan. Ketika kejahatan mengancam, polisi hadir paling depan dengan keberanian dan profesionalisme,” tuturnya.
Suyudi menyebut konsep tersebut sebagai makna dari “Polisi Bersama Masyarakat”, yakni hadir untuk melindungi, dekat untuk mengayomi, cepat dalam melayani, adil dalam menegakkan hukum, serta terbuka untuk diawasi.
“Polri yang kuat bukan karena ditakuti, melainkan karena dipercaya. Polri yang berwibawa bukan karena menjaga jarak, melainkan karena hadir bersama rakyat ketika negara dibutuhkan,” ujarnya.
Dalam uji kelayakan tersebut, Suyudi juga memaparkan sejumlah agenda transformasi dan program prioritas apabila mendapat persetujuan DPR RI untuk memimpin Polri. Salah satunya penguatan kelembagaan dengan penataan organisasi agar lebih strategis dan ramping, sekaligus memperkuat Polsek agar semakin dekat dengan masyarakat.
Uji kelayakan dan kepatutan Suyudi digelar Komisi III DPR RI secara terbuka pada Kamis pagi. Suyudi diusulkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Menutup paparannya, Suyudi menyampaikan bahwa menjadi polisi merupakan kehormatan, memimpin Polri merupakan amanah,amanah, sedangkan mengabdi bersama masyarakat merupakan tujuan.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan dan perlindungan kepada kita dalam menjaga bangsa, menegakkan hukum dan mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.(*)
