DentumNusantara.com.BARRU – Sejumlah kelompok tani di Kabupaten Barru menyuarakan keluhan terkait mekanisme penyaluran bantuan program Optimasi Lahan (Opla). Para petani menilai sistem yang diterapkan saat ini kurang transparan dan lebih birokratis dibandingkan pola sebelumnya.
Di lapangan, setidaknya ada tiga persoalan utama yang menjadi sorotan petani.
Dugaan Monopoli Suplai Bahan
Petani mengungkapkan bahwa pengadaan bahan baku program Opla diduga didominasi oleh satu penyuplai untuk seluruh kelompok tani se-Kabupaten Barru. Kondisi ini dinilai menimbulkan ketergantungan pada satu pihak, sehingga menghambat fleksibilitas dan efisiensi pekerjaan di lapangan.
Indikasi “Pinjam Nota” Toko Bangunan
Selain itu, muncul dugaan ketidakwajaran dalam administrasi pengadaan. Beberapa toko bangunan, termasuk salah satu toko di wilayah Bojo, disebut hanya digunakan notanya sebagai kelengkapan administrasi, sementara barang fisik diduga tidak diambil dari toko tersebut.
Perubahan Mekanisme Anggaran
Petani juga menyoroti perubahan sistem penyaluran anggaran. Jika sebelumnya dana program disalurkan langsung ke rekening kelompok tani melalui mekanisme swakelola, kini pola
“satu pintu” dinilai membatasi ruang gerak petani dalam mengatur kebutuhan lahan secara mandiri.
Menurut sejumlah petani, mekanisme lama dianggap lebih transparan dan memberi keleluasaan dalam menentukan penyedia barang sesuai kebutuhan di lapangan.
Tanggapan Kepala Dinas Pertanian
Di konfirmasi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru, Ir. Ahmad, belum memberikan penjelasan rinci terkait persoalan tersebut. Ia menyampaikan sedang mengikuti rapat koordinasi bersama pihak kepolisian.
“Maaf, kami sementara mengikuti rakor bersama Polres. Nanti dikomunikasikan dengan konsultan pendampingnya,” ujarnya singkat melalui pesan singka 01/03/2026 dan konfirmasi kedua dengan jawaban yang sama 9/03/2026.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak konsultan pendamping yang dimaksud belum memberikan keterangan resmi terkait perubahan mekanisme penyaluran anggaran maupun dugaan monopoli suplai bahan dalam program Opla di Kabupaten Barru.
Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan guna mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif dari pihak-pihak terkait.
Dilansir dari barrukab.go.id. Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Barru Ahmad menyampaikan bahwa Barru menjadi salah satu dari tujuh kabupaten di Sulawesi Selatan yang dipercaya melaksanakan Program Oplah Non Rawa 2025.
Total anggaran program tersebut mencapai Rp41,4 miliar. Rinciannya, Rp8,9 miliar dialokasikan untuk 82 kelompok tani dan Rp32 miliar untuk 11 Brigade Pangan, dengan target optimalisasi sekitar 1.443 hektare lahan di tujuh kecamatan.
