BARRU, DentumNusantara.com – Pelaksanaan proyek Optimalisasi Lahan (OPLA) Nonrawa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Barru menjadi sorotan. Proyek pembangunan saluran irigasi senilai Rp412,8 juta di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, diduga tidak sesuai dengan ukuran teknis yang tercantum dalam gambar perencanaan.
Temuan tersebut disampaikan Aswar, anggota investigasi DPD KPK Tipikor Kabupaten Barru, setelah melakukan peninjauan langsung di lokasi pekerjaan saluran irigasi yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Pakkaresoe.
Aswar mempertanyakan kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Ia menduga terdapat perbedaan ukuran pada konstruksi pasangan pondasi saluran, khususnya bagian kiri dan kanan.
Menurutnya, berdasarkan gambar perencanaan, lebar bagian atas saluran seharusnya 20 sentimeter, tinggi 80 sentimeter, dan lebar bagian bawah 30 sentimeter. Namun, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan tinggi konstruksi hanya sekitar 60 sentimeter, sedangkan lebar bagian bawah juga dinilai tidak mencapai 30 sentimeter.
“Kalau memang terjadi ketidaksesuaian seperti ini, jangan seluruh kesalahan dibebankan kepada kelompok tani. Konsultan pengawas juga harus aktif turun ke lapangan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan,” tegas Aswar.
Ia juga mempertanyakan fungsi pengawasan proyek tersebut. Pasalnya, pekerjaan disebut telah mencapai sekitar 800 meter sebelum persoalan ketidaksesuaian ukuran tersebut menjadi sorotan.
Aswar menilai lemahnya pengawasan berpotensi menimbulkan persoalan terhadap kualitas pekerjaan maupun penggunaan anggaran negara. Karena itu, ia meminta pihak terkait melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan.
Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan OPLA Nonrawa tersebut berada di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, dengan penerima manfaat Kelompok Tani Pakkaresoe. Proyek ini memiliki anggaran APBN Tahun 2026 sebesar Rp412.850.000, dengan luas lahan sekitar 89,75 hektare dan target pekerjaan saluran kurang lebih satu kilometer.
Saat ditemui di lokasi pekerjaan pada Kamis (29/10/2026), Ketua Kelompok Tani Pakkaresoe mengakui bahwa hasil pekerjaan di lapangan memang seperti yang terlihat. Namun, ia menyebut ketidaksesuaian ukuran akan dikoreksi berdasarkan masukan yang diterima.
Ia juga berharap konsultan pengawas lebih proaktif dalam melakukan pendampingan dan pengawasan pekerjaan.
“Sejak pekerjaan berjalan hingga hampir selesai, konsultan baru satu kali datang ke lokasi,” ungkapnya.
Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Nasri, konsultan pengawas dari BPLIP Makassar. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah beberapa kali mengunjungi lokasi pekerjaan, tetapi tidak selalu bertemu langsung dengan ketua kelompok tani.
Menurut Nasri, koordinasi selama ini juga dilakukan melalui kepala tukang. Ia mengaku telah melakukan sekitar tiga kali kunjungan, termasuk membahas sejumlah temuan dan perubahan teknis pekerjaan bersama pihak terkait.
Nasri menjelaskan, perubahan panjang saluran dari rencana awal sekitar 600 hingga 800 meter menjadi kurang lebih satu kilometer dilakukan melalui mekanisme Contract Change Order (CCO), menyusul adanya permintaan dan kebutuhan petani di lapangan.
“Perubahan pekerjaan dibahas bersama pihak terkait untuk mencari solusi. Misalnya, ada permintaan petani agar saluran disesuaikan dengan kondisi lahan. Yang terpenting, volume pekerjaan tetap diperhitungkan dan disesuaikan,” jelas Nasri.
Ia juga menyebut sejumlah temuan terkait kekurangan volume maupun perubahan pekerjaan telah dibahas untuk mendapatkan penyelesaian.
Meski demikian, perbedaan keterangan antara pihak kelompok tani, anggota investigasi, dan konsultan pengawas tersebut menjadi perhatian. Kesesuaian ukuran konstruksi dengan gambar perencanaan, volume pekerjaan, serta mekanisme perubahan teknis perlu dipastikan melalui pemeriksaan langsung oleh pihak berwenang.
Sebab, proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut semestinya dikerjakan sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat nyata (*)
