dentumnusantara.comMAKASSAR — Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan pengelolaan aset pemerintah daerah, Barang Milik Daerah (BMD), Barang Milik Negara/Daerah, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di Makassar, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat tanah aset pemerintah serta pelaksanaan Program Local Service Delivery Project (LSDP) se-Pulau Sulawesi.
Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan kemudian dipindahkan ke Grind & Pull, Makassar.
Kunjungan kerja ini dihadiri jajaran pemerintah daerah se-Sulawesi, unsur pemerintah pusat, serta anggota Komisi II DPR RI. Rangkaian kegiatan diawali sambutan Gubernur Sulawesi Selatan dan dilanjutkan dengan agenda yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., termasuk penyerahan Program LSDP.
Turut hadir Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Iwan Kurniawan.
Dalam forum tersebut, pengelolaan aset pemerintah daerah menjadi salah satu perhatian utama.
Pengawasan diarahkan untuk memastikan aset daerah dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain membahas aset, forum juga menyoroti penguatan pelayanan publik melalui Program LSDP yang didukung Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia dengan skema performance-based grants.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan persampahan.
Dukungan diberikan melalui pembiayaan, penguatan kelembagaan, perencanaan, hingga peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
Kehadiran Wakil Bupati Barru dalam agenda tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Barru untuk terus mengikuti arah kebijakan strategis pemerintah pusat sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru diharapkan semakin mampu memperkuat tata kelola aset daerah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Agenda ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan setiap aset publik serta program pembangunan dikelola secara optimal untuk mendukung kepentingan masyarakat.
