dentumnusantara.comBARRU — Pemerintah Kabupaten Barru terus mematangkan persiapan menghadapi verifikasi lapangan penilaian Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2026. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memastikan kesiapan data, kelengkapan bukti pendukung, serta implementasi program yang nyata di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., saat memimpin Rapat Persiapan Verifikasi Lapangan Penilaian PUG Tahun 2026 di Ruang Data Kantor Bupati Barru, Sabtu (24/10/2026).
Dalam arahannya, Abustan menegaskan bahwa keberhasilan penilaian PUG tidak cukup hanya ditopang kelengkapan dokumen administratif. Seluruh data yang dilaporkan harus sesuai dengan kondisi faktual di lapangan dan didukung bukti yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap OPD yang bertanggung jawab terhadap komponen penilaian diminta menguasai substansi data, memastikan pembaruan informasi, dan menyiapkan dokumen pendukung secara sistematis.
“Apa yang sudah dilaporkan harus dipertahankan dan ditunjang dengan data mutakhir sebagai bahan presentasi. Semua eviden atau bukti yang telah diunggah wajib diarsipkan dengan baik serta harus memenuhi tujuh prasyarat atau komponen inti PUG,” tegas Abustan.
Selain menekankan kesiapan OPD, Wabup juga meminta para kepala desa meninjau kembali penganggaran dan program kerja agar selaras dengan prinsip pengarusutamaan gender.
Dukungan terhadap program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) diharapkan tidak sebatas komitmen, tetapi diwujudkan melalui program konkret dan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, memaparkan perkembangan tahapan penilaian PUG, mulai dari penginputan data dan penilaian mandiri (self-assessment) hingga verifikasi administrasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia.
Ia turut menjelaskan dinamika kelembagaan terkait peralihan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) ke Dinas Sosial yang perlu menjadi perhatian dalam proses koordinasi dan penyiapan dokumen penilaian.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus bekerja lebih terarah dan terukur untuk mendukung peningkatan capaian penilaian PUG Kabupaten Barru.
“Saya harap pada saat kegiatan verifikasi lapangan nanti, Kabupaten Barru dapat meningkatkan dan mengoptimalkan predikat nilai yang tertinggi sesuai target Bupati Barru,” ujarnya.
Menindaklanjuti catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, Sekda juga menyoroti pentingnya peningkatan alokasi anggaran responsif gender di seluruh OPD.
Penganggaran tersebut harus terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar prinsip kesetaraan gender tidak berhenti pada dokumen administratif, tetapi benar-benar tercermin dalam kebijakan dan pelayanan publik.
Ia menilai, komitmen anggaran merupakan salah satu aspek penting untuk memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan memperhatikan kebutuhan perempuan, laki-laki, anak, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Menghadapi verifikasi lapangan, seluruh OPD dan pengelola data PUG diminta menyiapkan bahan presentasi secara cermat, terstruktur, dan berbasis fakta. Data yang disampaikan harus konsisten dengan dokumen yang telah diunggah serta mampu menggambarkan hasil pelaksanaan program secara nyata.
“Paparan yang disajikan nantinya harus berfokus pada data konkret dan bukti nyata di lapangan, bukan sekadar penjelasan yang bersifat umum,” imbau Andi Syarifuddin.
Penilaian PUG, lanjutnya, bukan semata-mata tentang mengejar predikat, melainkan juga mengukur sejauh mana perspektif gender telah terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.
Melalui koordinasi lintas OPD dan penguatan peran pemerintah desa, Pemkab Barru berharap seluruh komponen penilaian dapat dipersiapkan secara optimal. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan capaian PUG sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Barru yang mengikuti secara daring, Asisten I dan Asisten II Setda Barru, staf ahli bupati, pimpinan OPD se-Kabupaten Barru, serta para kepala desa se-Kabupaten Barru.
