dentumnusantara.comBARRU — Pemerintah Kabupaten Barru terus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Triwulan II Tahun 2026 yang dipimpin Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., di Baruga Singkeru Adae, Rumah Jabatan Bupati Barru, Senin (31/8/2026).
Evaluasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Barru yang sebelumnya dibuka oleh Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari.
Dalam arahannya, Abustan menegaskan bahwa PAD memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Untuk itu, optimalisasi pendapatan tidak cukup hanya mengandalkan pola lama, tetapi membutuhkan inovasi, kreativitas, dan kolaborasi lintas sektor.
“PAD ini penting karena merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan kita. Karena itu, inovasi dan kreativitas harus terus kita tingkatkan,” ujar Abustan.
Ia meminta perangkat daerah tidak sekadar mengejar target angka pendapatan, tetapi membangun sistem pengelolaan yang semakin efektif, transparan, akuntabel, sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat.
Dorong Transaksi Digital
Salah satu perhatian utama dalam evaluasi tersebut adalah percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Abustan mendorong perluasan penggunaan transaksi elektronik, baik dalam aktivitas pemerintahan maupun pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Menurutnya, digitalisasi dapat memperkuat efisiensi sekaligus meminimalkan potensi persoalan dalam pengelolaan penerimaan daerah.
Bapenda bersama perangkat daerah terkait juga diminta terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan aparatur mengenai pemanfaatan kanal pembayaran digital, termasuk melalui QRIS.
“Semua kegiatan dan event yang ada diharapkan menggunakan transaksi elektronik. Ini bagian dari upaya kita mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” jelasnya.
Menurut Abustan, peningkatan literasi keuangan masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda tersebut. Masyarakat perlu semakin terbiasa menggunakan layanan perbankan dan kanal pembayaran digital yang aman, mudah, dan efisien.
Capaian PAD Perlu Terus Digenjot
Dalam evaluasi, capaian pendapatan pajak daerah hingga Triwulan II 2026 tercatat sebesar 45,72 persen. Sementara retribusi jasa umum berada di kisaran 32 persen, retribusi jasa usaha sekitar 37 persen, dan retribusi perizinan tertentu mencapai sekitar 50 persen.
Abustan meminta seluruh capaian tersebut terus digenjot dengan strategi yang terukur. Terlebih, tahun anggaran 2026 telah memasuki periode akhir sehingga diperlukan langkah percepatan untuk mengejar target yang telah ditetapkan.
Khusus PBB-P2, ia mengingatkan agar pemerintah memanfaatkan momentum ekonomi masyarakat dengan pendekatan yang persuasif. Menurutnya, peningkatan kepatuhan pajak harus berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan.
“Manfaatkan momentum untuk meningkatkan PAD, tetapi lakukan dengan membahagiakan masyarakat. Pendekatannya harus persuasif dan memberikan pelayanan yang baik,” pesannya.
Ia bahkan mengajak seluruh peserta rapat menjadi contoh bagi masyarakat dengan memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk membayar PBB-P2 melalui kanal digital.
Dari Puskesmas hingga Sektor Pariwisata
Optimalisasi PAD juga diarahkan pada sektor pelayanan kesehatan.
Abustan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit, termasuk melalui sistem pembayaran non-tunai.
Penguatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) juga menjadi perhatian.
Laboratorium tersebut diharapkan mampu memberikan layanan pengujian yang sesuai kebutuhan daerah, termasuk mendukung pengembangan berbagai komoditas dan produk unggulan Kabupaten Barru.
Di sektor perhubungan, pemerintah daerah didorong melakukan pemetaan kembali terhadap potensi retribusi parkir, pelayanan kepelabuhanan, hingga pemanfaatan aset daerah. Pengkajian tersebut diharapkan mampu membuka ruang peningkatan kontribusi sektor perhubungan terhadap PAD secara berkelanjutan.
Sektor pariwisata pun dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus pendapatan daerah.
Abustan mendorong agar objek wisata yang dikelola pemerintah daerah ditangani secara lebih profesional dengan tetap mengedepankan pelayanan, kenyamanan pengunjung, dan prinsip keberlanjutan.
Kemungkinan penerapan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada objek wisata yang dikelola pemerintah juga dapat menjadi bahan kajian, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengoptimalkan kontribusinya terhadap daerah.
YPAD Naik, Pelayanan Tetap Humanis
Abustan menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak boleh dilepaskan dari peningkatan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, hingga pengelola retribusi diminta memperkuat koordinasi dan membangun sinergi dalam menjalankan tugas masing-masing.
Ia menekankan masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam setiap kebijakan peningkatan pendapatan daerah.
Proses pemungutan pajak dan retribusi, kata dia, harus dilakukan secara humanis, komunikatif, dan memberikan kemudahan.
“Yang kita lakukan bukan hanya bagaimana meningkatkan PAD, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa nyaman,” ujarnya.
Menutup arahannya, Abustan meminta hasil evaluasi Triwulan II menjadi pijakan untuk memperbaiki sekaligus memperkuat strategi peningkatan pendapatan pada sisa tahun anggaran 2026.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tidak lengah dan terus membangun kolaborasi agar PAD dan PBB-P2 dapat memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barru.
“Jangan lengah. Kita harus terus berusaha, berkoordinasi, dan bekerja bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya.
