dentumnusantara.comBARRU — Persoalan antrean dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Barru mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Barru. Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., bahkan turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Lipukasi, Sabtu (12/9/2026).
Sidak tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat Forkopimda Plus yang digelar sehari sebelumnya, Jumat (11/9/2026), yang membahas sejumlah persoalan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk BBM.
Dalam sidak itu, Bupati didampingi Sekda Barru A. Syarifuddin, S.IP., M.Si., Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Barru Syamsir, S.IP., M.Si., serta Kasat Pol PP, Damkar dan Penyelamatan Wirman Firdaus, S.STP., M.Si.
Sejumlah persoalan menjadi perhatian Bupati, mulai dari pola pelayanan SPBU, pergantian shift petugas, kuota dan distribusi BBM, hingga kesiapan menghadapi gangguan listrik yang berpotensi menghentikan pelayanan.
Salah satu hal yang dipertanyakan Andi Ina adalah pengurangan kuota BBM yang terjadi sejak awal 2026.
Ia menyebut, pada 2025 setiap SPBU di Barru memperoleh kuota sekitar 16 ton Solar dan 16 ton Pertalite per hari.
Namun sejak Januari 2026, kuota tersebut turun menjadi sekitar 8 ton Solar dan 8 ton Pertalite per hari.
Menurutnya, jika pengurangan kuota disebut sebagai salah satu penyebab kelangkaan BBM, maka perlu ada penjelasan mengapa dampaknya baru terasa pada Agustus.
“Kalau alasan kuota menjadi pemicu kelangkaan, kita juga mempertanyakan. Kuota sudah berkurang sejak Januari. Tetapi Januari sampai Juli masih normal-normal saja. Kenapa baru Agustus mulai terasa?” tegas Andi Ina.
Bupati menilai persoalan BBM tidak bisa dilihat hanya dari sisi kuota. Pemerintah bersama pihak terkait perlu mengevaluasi seluruh rantai persoalan, mulai dari ketersediaan stok, distribusi, pola konsumsi, mekanisme penyaluran hingga sistem pelayanan di SPBU.
Pergantian Shift Jangan Hentikan Pelayanan
Dalam sidak tersebut, Andi Ina juga menyoroti pola pergantian shift petugas SPBU yang dinilai dapat memicu penumpukan kendaraan.
Ia menegaskan, pergantian petugas harus dilakukan melalui serah terima tanpa menghentikan pelayanan selama stok BBM masih tersedia.
“Kalau stok masih ada, pelayanan tidak boleh dihentikan. Pergantian shift harus dilakukan dengan serah terima petugas. Jangan menghentikan pelayanan sementara stok masih tersedia,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan agar tidak ada stok BBM yang sengaja ditahan atau disimpan ketika masyarakat masih membutuhkan.
“Yang kita jaga adalah masyarakat. Selama stok tersedia, pelayanan harus tetap berjalan,” ujarnya.
SPBU Diminta Siapkan Genset
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah gangguan listrik PLN. Andi Ina meminta setiap SPBU menyiapkan generator atau genset sebagai sumber listrik cadangan.
Menurutnya, padamnya listrik tidak boleh serta-merta menghentikan pelayanan pengisian BBM, terlebih ketika antrean kendaraan sedang panjang.
“Setiap SPBU saya harapkan menyiapkan generator. Kalau listrik PLN padam, pelayanan jangan langsung berhenti. Harus ada langkah antisipasi agar masyarakat tetap bisa dilayani,” tegas Andi Ina.
Ia menilai kesiapan sarana pendukung merupakan bagian dari kualitas pelayanan SPBU, khususnya ketika kebutuhan BBM meningkat.
Barru Daerah Lintasan, Warga Lokal Tetap Diprioritaskan
Andi Ina memahami posisi Barru sebagai daerah lintasan yang dilalui kendaraan dari berbagai wilayah. Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak boleh membuat masyarakat Barru kesulitan memperoleh BBM di daerah sendiri.
“Barru memang daerah lintasan. Kita memahami itu. Tetapi warga Barru juga harus didahulukan. Jangan sampai masyarakat Barru kesulitan mendapatkan BBM di daerahnya sendiri,” katanya.
Sementara bagi nelayan dan petani, Bupati mengingatkan agar penyaluran BBM dilakukan sesuai kuota yang telah ditetapkan.
“Nelayan dan petani harus patuh pada kuota. Jangan lintas SPBU. Kita ingin distribusi BBM tepat sasaran dan adil,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh SPBU melakukan pelayanan secara terkoordinasi agar kendaraan tidak terkonsentrasi pada satu titik.
“Seharusnya pengisian di SPBU dilakukan secara serentak dan terkoordinasi. Jangan sampai kendaraan menumpuk di satu SPBU, sementara SPBU lainnya tidak bisa melayani,” jelasnya.
Semua SPBU Barru Akan Dipantau
Sebagai langkah konkret, Bupati meminta Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Tenaga Kerja bersama Satpol PP Kabupaten Barru melakukan pemantauan langsung terhadap seluruh SPBU di wilayah Barru.
Pemantauan tersebut mencakup ketersediaan stok, pola pelayanan, pengaturan shift petugas, kesiapan generator, serta kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran BBM.
“Saya minta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja bersama Satpol PP turun langsung memantau semua SPBU di Barru. Jangan hanya menunggu laporan. Kita harus melihat langsung kondisi di lapangan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Andi Ina.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya menerima laporan dari belakang meja. Kondisi di lapangan harus dilihat secara langsung agar persoalan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.
Sidak SPBU Lipukasi menjadi salah satu langkah nyata Pemkab Barru dalam menindaklanjuti hasil rapat Forkopimda Plus sekaligus memastikan persoalan BBM ditangani secara serius.
Andi Ina menegaskan, pemerintah akan terus mengawal persoalan tersebut bersama pihak terkait agar masyarakat memperoleh pelayanan BBM yang tertib, adil, transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan. Kita tidak hanya rapat, tetapi turun langsung, melihat persoalannya dan memastikan ada solusi,” pungkasnya.
