PAREPARE, DENTUMNUSANTARA.COM — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Parepare melakukan audiensi dengan PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal dan PT PLN (Persero) UP3 Parepare, Senin (14/9/2026).
Audiensi yang berlangsung di kantor Pertamina dan PLN Parepare tersebut membahas dua persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, yakni antrean panjang BBM di sejumlah SPBU serta gangguan dan pemadaman listrik di wilayah Parepare.
Delegasi HMI dipimpin langsung Ketua Cabang HMI Parepare, Muh. Ilham M., serta diikuti jajaran ketua dan pengurus Komisariat STIE dan STIH Parepare.
Dalam pertemuan tersebut, General Manager Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal, Agung, menyampaikan kesediaan perusahaan untuk turut mengawal perbaikan kondisi penyaluran BBM yang terjadi di Parepare.
Komitmen serupa disampaikan General Manager PLN UP3 Parepare, Muhammad Akbar. Ia menyatakan kesiapan PLN untuk mengawal perbaikan penanganan layanan kelistrikan di wilayah kerjanya.
Dalam audiensi tersebut, HMI Cabang Parepare menyerahkan policy brief yang memuat hasil pemantauan dan kajian organisasi terhadap persoalan BBM dan kelistrikan di Parepare.
Policy brief itu berisi sejumlah rekomendasi, antara lain percepatan pembentukan dan penguatan Satgas pengawasan BBM di Parepare, penambahan alokasi pasokan serta jam operasional SPBU, hingga penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.
Untuk sektor kelistrikan, HMI mendorong adanya transparansi jadwal pemadaman listrik serta kepastian skema kompensasi yang adil bagi pelanggan terdampak sesuai ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) tenaga listrik.
HMI mencatat, sejak pertengahan Juni 2026 antrean kendaraan di sejumlah SPBU Parepare semakin sering terjadi. Antrean bahkan mengular hingga badan jalan poros Parepare–Sidrap, khususnya di Jalan Ahmad Yani KM 3.
Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpotensi menghambat distribusi logistik dan berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk ikan.
Di sisi lain, pemadaman listrik bergilir yang diterapkan PLN ULP Mattirotasi sejak akhir Agustus 2026 dinilai turut memperburuk kekhawatiran masyarakat.
HMI menilai persoalan kelistrikan tersebut beririsan dengan krisis BBM karena dapat memicu kekhawatiran warga dan mendorong terjadinya panic buying.
HMI Parepare menegaskan, persoalan BBM dan kelistrikan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya dirasakan langsung masyarakat, dunia usaha, hingga pelayanan publik.
Ketua Cabang HMI Parepare, Muh. Ilham M., berharap policy brief yang diserahkan kepada Pertamina dan PLN tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara serius.
Menurutnya, seluruh rekomendasi yang dituangkan dalam policy brief merupakan hasil pemantauan dan kajian HMI terhadap kondisi nyata di lapangan.
Karena itu, rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki penyaluran BBM dan pelayanan kelistrikan di Parepare.
“Kami berharap komitmen yang disampaikan Pertamina dan PLN tidak berhenti pada pertemuan atau janji, tetapi ada tindak lanjut yang terukur, terbuka dan dapat dipantau bersama,” tegas Muh. Ilham.
HMI Parepare menyatakan siap mengawal sekaligus berkontribusi dalam memastikan rekomendasi tersebut dapat direalisasikan, sehingga hasil perbaikannya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
HMI juga mendorong penguatan koordinasi antara Pertamina, PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat agar persoalan BBM maupun kelistrikan di Parepare dapat segera ditangani secara menyeluruh.(*)
