PAREPARE, DENTUMNUSANTARA.COM — Pemerintah Kota Parepare menggali strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pelayanan, serta integrasi data pemerintahan saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (8/10/2026).
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Parepare mempelajari inovasi daerah lain untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mengoptimalkan potensi pendapatan, dan mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.
Rombongan Pemkot Parepare diterima Wali Kota Mataram Mohan Roliskana bersama Wakil Wali Kota Mataram TGH. Mujiburrahman di Ruang Kenari. Pertemuan tersebut membahas pengelolaan pendapatan daerah, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan sistem informasi pemerintahan.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, mengapresiasi keterbukaan Pemkot Mataram dalam berbagi pengalaman dan inovasi.
Menurutnya, kunjungan antardaerah menjadi kesempatan untuk mempelajari praktik yang telah diterapkan daerah lain, kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan dan karakteristik Kota Parepare.
“Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat secara langsung bagaimana Kota Mataram mengelola potensi pendapatan daerah dan membangun sistem data yang mendukung perencanaan pembangunan,” ujar Tasming.
Dalam pembahasan peningkatan PAD, Pemkot Parepare mempelajari strategi intensifikasi pajak daerah, mulai dari pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan kepatuhan, pengawasan, penagihan, hingga pembenahan administrasi perpajakan.
Langkah tersebut dapat menjadi referensi untuk mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap optimal, meningkatkan akurasi data objek pajak, dan memperkuat pengawasan terhadap penerimaan daerah.
Selain itu, inovasi Mataram Pintar turut menjadi perhatian. Platform Pusat Informasi dan Layanan Data Terpadu tersebut mendukung akses terhadap data statistik, indikator pembangunan, dan informasi sektoral, termasuk visualisasi data serta layanan permintaan data dan konsultasi statistik.
Pemanfaatan sistem informasi terpadu diharapkan dapat membantu pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat, sekaligus mempermudah pemantauan dan evaluasi program pembangunan.
Bagi Parepare, pendekatan serupa berpotensi dikembangkan untuk memperkuat integrasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD), termasuk data perizinan usaha, aktivitas ekonomi, serta objek pajak dan retribusi.
Integrasi tersebut dapat membantu pemerintah mencocokkan data usaha dengan basis data perpajakan daerah sehingga potensi penerimaan dapat dipetakan secara lebih terukur. Namun, penerapannya perlu didukung standardisasi data, pemutakhiran berkala, serta mekanisme pertukaran informasi yang sesuai dengan ketentuan perlindungan data.
Pembahasan juga mencakup penerapan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Pemkot Mataram telah menjalankan Satu Data Kota Mataram sejak 2021 dengan pembagian peran antara Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, Bappeda sebagai sekretariat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai walidata, serta perangkat daerah sebagai produsen data.
Pembagian peran tersebut ditujukan untuk menjaga kualitas, konsistensi, dan keterpaduan data yang dihasilkan setiap perangkat daerah.
Bagi Pemkot Parepare, penguatan tata kelola Satu Data dapat menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, menentukan prioritas belanja, mengevaluasi program pembangunan, serta mengidentifikasi peluang peningkatan PAD.
Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap pertukaran pengalaman antardaerah dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, bertukar gagasan, dan belajar bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Mujiburrahman. (*)
