Senyum nusantara.comBARRU — Pemerintah Kabupaten Barru memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menghadapi dampak fenomena El Nino yang mulai semakin dirasakan masyarakat. Ancaman kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih hingga meningkatnya titik kebakaran menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor penanganan dan antisipasi bencana yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., di Ruang Data Kantor Bupati Barru, Senin (24/8/2026).
Rakor tersebut diikuti unsur Forkopimda, TNI dan Polri, BPBD Kabupaten Barru, PLN ULP Barru, pimpinan OPD terkait, perwakilan camat se-Kabupaten Barru serta sejumlah stakeholder lainnya.
Sekda Barru Andi Syarifuddin mengatakan, kondisi yang terjadi saat ini membutuhkan langkah bersama dan koordinasi yang lebih kuat antarsektor. Fenomena El Nino sebelumnya telah diperkirakan berlangsung sejak Juni hingga Oktober 2026.
“Rapat lintas sektor yang kita laksanakan hari ini berangkat dari kondisi yang kita hadapi saat ini. Fenomena El Nino sejak awal telah diperkirakan akan terjadi mulai Juni dan kemungkinan berlangsung cukup lama hingga Oktober,” jelasnya.
Menurutnya, Pemkab Barru telah melakukan sejumlah langkah antisipasi, termasuk mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana serta menetapkan status siaga bencana.
Namun, perkembangan kondisi di lapangan dinilai membutuhkan evaluasi bersama. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya titik kebakaran dan bertambahnya wilayah yang membutuhkan pelayanan air bersih.
“Kita melihat eskalasi yang ada. Setiap hari ada saja titik kebakaran, kemudian titik-titik yang membutuhkan pelayanan air bersih juga semakin bertambah. Karena itu, kita perlu duduk bersama untuk menentukan apa yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Puluhan Titik Api Jadi Perhatian
Andi Syarifuddin juga menyoroti laporan mengenai munculnya sejumlah titik panas yang terpantau melalui sistem pemantauan satelit. Bahkan, dalam satu malam pernah terpantau sekitar 40 titik api di wilayah Kabupaten Barru.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa titik panas yang terpantau satelit tidak serta-merta seluruhnya merupakan kebakaran hutan dan lahan.
Sebagian dapat berasal dari aktivitas masyarakat, termasuk pembakaran lahan untuk keperluan pembersihan.
Kondisi tersebut tetap dinilai berisiko tinggi karena lahan yang sangat kering membuat api lebih mudah menjalar dan sulit dikendalikan.
“Ini menjadi perhatian kita semua karena kondisi lahan yang sangat kering membuat api mudah membesar dan sulit dikendalikan. Kebiasaan membakar lahan untuk membersihkan area juga memiliki risiko yang sangat besar dalam kondisi seperti sekarang,” katanya.
Selain ancaman karhutla, dampak El Nino juga mulai memengaruhi ketersediaan sumber air. Penurunan debit air menyebabkan sejumlah jaringan pelayanan air tidak dapat berfungsi secara normal.
Karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder didorong untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, tetap terpenuhi.
TNI-Polri dan PLN Dapat Apresiasi
Dalam rakor tersebut, Sekda Barru menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri yang selama ini aktif membantu masyarakat dalam penanganan kebakaran.
Keterlibatan aparat bersama masyarakat dinilai sangat penting, terutama dalam menangani kebakaran yang terjadi di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.
Apresiasi juga disampaikan kepada PLN yang turut memberikan dukungan dalam penanganan bencana, termasuk melalui penyediaan peralatan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pengadaan maupun distribusi air di wilayah terdampak.
Andi Syarifuddin berharap dukungan peralatan tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga kemampuan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dalam merespons kondisi darurat semakin optimal.
Status Bencana Dikaji
Rakor lintas sektor juga membahas kemungkinan peningkatan status penanganan bencana dari siaga bencana menjadi darurat bencana.
Andi Syarifuddin menegaskan, keputusan tersebut tidak akan dilakukan secara sepihak. Pemerintah daerah akan mempertimbangkan data kondisi lapangan, hasil pembahasan serta rekomendasi dari seluruh stakeholder.
“Apakah status ini segera kita tingkatkan dari siaga bencana menjadi darurat bencana, tentu kesimpulannya akan kita ambil berdasarkan diskusi dan masukan dari kita semua,” jelasnya.
Ia meminta seluruh pihak menyampaikan data dan kondisi terkini secara objektif sebagai bahan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan penanganan bencana.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Barru dalam paparannya menjelaskan bahwa berdasarkan informasi BMKG, curah hujan di Kabupaten Barru sepanjang Agustus hingga 24 Agustus 2026 berada pada kisaran 0–20 milimeter, dan diperkirakan masih rendah pada September.
Kondisi tersebut mulai berdampak terhadap ketersediaan air masyarakat dan sektor pertanian, khususnya di wilayah bagian barat dan selatan Kabupaten Barru.
Pemkab Barru sendiri telah menetapkan status siaga darurat sejak 21 Juli hingga 30 September 2026. Dalam kondisi tersebut, penguatan koordinasi lintas sektor dan pelayanan air bersih bagi masyarakat terdampak menjadi salah satu prioritas utama.
“Pencegahan dan kesiapsiagaan harus dilakukan bersama. Kita tidak hanya menunggu dampak terjadi,” tegasnya.
Melalui Rakor tersebut, Pemkab Barru menegaskan komitmennya memperkuat sinergi pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha dan masyarakat dalam menghadapi dampak El Nino.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat respons terhadap kebakaran, kekeringan maupun krisis air bersih sekaligus memastikan perlindungan dan pelayanan dasar bagi masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi cuaca ekstrem.
