DENTUMNUSANTARA.com.Parepare – Dugaan praktik nepotisme di lingkungan sekolah Kota Parepare kembali mencuat. Seorang Kepala Sekolah berinisial F diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan mengangkat anak kandungnya sendiri sebagai operator sekolah tanpa melalui prosedur yang seharusnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kepala Sekolah tersebut menerbitkan surat keterangan yang menyebutkan bahwa anaknya telah aktif bekerja sebagai tenaga non-ASN selama 2,5 tahun. Namun, hasil investigasi tim gabungan media online mengungkapkan fakta berbeda: anak Kepala Sekolah itu baru mulai aktif bekerja pada Maret 2024, yang berarti belum genap satu tahun.
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
Saat ditemui di ruang kerja Kepala Sekolah pada Senin (24/03/2025), seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa anak Kepala Sekolah tersebut hanya hadir dua kali dalam seminggu, karena masih berstatus mahasiswa di STAIN dan saat ini berada di semester enam jurusan Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak (PGTK).
“Belum cukup satu tahun, baru mulai bulan Maret tahun lalu. Hampir satu tahun,” ungkap sumber tersebut kepada awak media.
Lebih lanjut, informasi lain menyebutkan bahwa nama anak Kepala Sekolah itu baru resmi tercantum dalam daftar absen pada Juni 2024, meskipun Surat Keputusan (SK) pengangkatannya dikeluarkan sejak Juni 2022. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa kehadirannya di sekolah sangat minim. Ia hanya tercatat hadir secara fisik sebanyak tiga kali, itupun hanya untuk menggantikan guru yang berhalangan hadir selama kurang lebih dua jam.
Tidak hanya itu, anak Kepala Sekolah tersebut juga diketahui lolos administrasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua dan berhak mengikuti seleksi lanjutan, meskipun ada dugaan bahwa proses ini diwarnai kejanggalan.
Kepala Sekolah Belum Beri Tanggapan
Tim gabungan media online telah berupaya mengkonfirmasi dugaan ini langsung kepada Kepala Sekolah berinisial F. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapannya.
Kasus dugaan nepotisme ini menjadi perhatian publik, terutama di kalangan pemerhati pendidikan. Diharapkan, pihak berwenang segera mengambil langkah tegas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tenaga kependidikan di Kota Parepare.
