DENTUMNUSANTARA.COM, Jakarta — Setelah berunjuk rasa di Kementerian Dalam Negeri, Gerakan Aktivis Mahasiswa Anti Korupsi melanjutkan aksi ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 3 Februari 2026.
Aksi ini menyoroti dugaan penyalahgunaan APBD Kota Parepare yang mencakup pengadaan mobil dinas bernilai miliaran rupiah, rehabilitasi rumah jabatan, proyek infrastruktur bermasalah, hingga dugaan pungutan fee proyek sebesar 20 persen.
Koordinator aksi, Fajri Mafasa, menilai rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan pola pemborosan anggaran dan potensi tindak pidana korupsi yang harus diuji secara hukum.
“Kami datang ke KPK karena ini sudah masuk wilayah dugaan korupsi. Ketika guru tidak menerima haknya, tapi anggaran justru habis untuk kemewahan pejabat, maka KPK wajib turun tangan,” ujar Fajri.
Mahasiswa mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa Wali Kota Parepare serta pihak-pihak terkait guna memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.
Aksi di depan Gedung KPK berlangsung damai dan menjadi simbol tuntutan publik agar penegakan hukum tidak tebang pilih.
