Dentumnusantara.comPAREPARE – Pemerintah Kabupaten Barru kembali menunjukkan komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.
Di tengah tantangan efisiensi anggaran, Pemkab Barru memastikan perlindungan kesehatan tetap menjadi prioritas utama melalui penguatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., saat menghadiri Rapat Rekonsiliasi Data Iuran Wajib Triwulan II Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Senin (13/7/2026).
Dalam forum yang dihadirinya sebagai Ketua Rekonsiliasi Iuran, Andi Syarifuddin menyampaikan bahwa rapat rekonsiliasi bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi wadah strategis untuk mengevaluasi perkembangan kepesertaan BPJS Kesehatan, menyelesaikan berbagai kendala di lapangan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang telah diraih Kabupaten Barru.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen menjaga angka kepesertaan aktif BPJS Kesehatan agar tidak berada di bawah 80 persen. Menurutnya, jaminan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipastikan dapat diakses, khususnya bagi warga kurang mampu.
“Kami harus memastikan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Kabupaten Barru tidak boleh berada di bawah 80 persen. Pemkab Barru berkomitmen tinggi bahwa tidak ada masyarakat miskin yang tidak kami tanggung jaminan kesehatannya,” tegas Sekda.
Lebih lanjut, Andi Syarifuddin mengakui bahwa tantangan pengelolaan program jaminan kesehatan ke depan semakin besar seiring kebijakan efisiensi belanja daerah.
Namun demikian, kondisi tersebut tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan UHC Prioritas sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.
“Kolaborasi yang kuat antara Pemkab Barru dan BPJS Kesehatan sangat penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Ke depan, masing-masing OPD terkait harus lebih cermat dan terukur dalam mengatur serta mengalokasikan anggaran BPJS ini,” tambahnya.
Ia optimistis, dengan koordinasi yang semakin solid, Kabupaten Barru mampu menjaga keberlanjutan Program JKN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Rapat Rekonsiliasi Data Iuran Wajib Triwulan II Tahun 2026 tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare beserta jajaran.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam memastikan setiap warga Barru memperoleh hak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.
