Dentumnusantara. Com BARRU – Sejumlah persoalan strategis yang tengah dihadapi Pemerintah Kabupaten Barru mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Bupati Barru, Selasa (23/6/2026).
Mulai dari keterbatasan fiskal daerah, tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., yang menerima langsung rombongan Komisi B DPRD Sulsel, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia juga menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, yang tidak dapat hadir karena sedang mengikuti agenda nasional.
Dalam pemaparannya, Abustan menggambarkan kondisi Kabupaten Barru yang memiliki luas wilayah sekitar 1.100 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 196 ribu jiwa. Sebagai kabupaten pesisir dengan garis pantai sepanjang 78 kilometer, sektor perikanan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah dengan kontribusi sekitar 32 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Namun di balik potensi tersebut, Barru masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Menurut Abustan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barru saat ini berada di kisaran Rp60 miliar. Dari jumlah itu, sebagian besar bersumber dari pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas sehingga PAD murni yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan hanya sekitar Rp38 miliar.
“Potensi daerah cukup besar, tetapi ruang fiskal kami masih sangat terbatas. Sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat terus meningkat,” ujarnya.
Abustan mengungkapkan, kondisi keuangan daerah saat ini semakin tertekan setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran. APBD Kabupaten Barru yang sebelumnya berada di atas angka Rp1 triliun kini tersisa sekitar Rp769 miliar.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus menyesuaikan diri dengan berbagai program prioritas nasional yang memerlukan dukungan daerah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.
Terkait Sekolah Rakyat, Abustan mengaku bersyukur karena Kabupaten Barru menjadi salah satu daerah yang mendapatkan alokasi pembangunan terbesar di Sulawesi Selatan.
“Ini merupakan peluang besar bagi daerah dan tentu menjadi tanggung jawab bersama untuk menyukseskannya,” katanya.
Selain persoalan fiskal, pembiayaan PPPK juga menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Barru. Saat ini terdapat sekitar 860 PPPK penuh waktu dan lebih dari 2.300 PPPK paruh waktu yang harus dibiayai melalui APBD.
Menurut Abustan, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran sekitar Rp18 miliar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun hingga kini, kepastian regulasi dan skema pembiayaan PPPK paruh waktu masih belum jelas.
“Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian bersama karena akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menyusun kebijakan anggaran ke depan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Abustan juga menyampaikan harapan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperkirakan mencapai Rp15 hingga Rp16 miliar.
Menurutnya, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Barru.
Selain itu, perubahan kebijakan sharing pembiayaan BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami berharap setiap perubahan kebijakan dapat dikomunikasikan lebih awal sehingga daerah memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian anggaran,” tegasnya.
Tak hanya itu, persoalan infrastruktur juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini tingkat kemantapan jalan kabupaten diperkirakan baru mencapai sekitar 30 persen sehingga masih banyak ruas jalan yang membutuhkan peningkatan kualitas.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, A. Azizah Irma Wahyudiyanti, S.AP., M.Si., mengatakan bahwa kunjungan ke Kabupaten Barru merupakan kunjungan kerja perdana Komisi B sejak dilantik sekitar setahun lalu.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut selain untuk mempererat silaturahmi juga bertujuan menyerap informasi dan masukan terkait sejumlah persoalan strategis daerah, termasuk tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025.
Menurut Azizah, meskipun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terdapat sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian, salah satunya terkait Dana Bagi Hasil.
“DBH merupakan kebutuhan penting bagi pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, persoalan ini menjadi perhatian serius DPRD Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan pembiayaan BPJS Kesehatan yang turut menjadi salah satu catatan dalam hasil pemeriksaan BPK.
Menurutnya, diperlukan kepastian kebijakan agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan anggaran secara lebih efektif.
Selain itu, Komisi B DPRD Sulsel saat ini juga tengah membahas Ranperda Pengelolaan Aset melalui Panitia Khusus (Pansus) Aset.
Untuk mendukung proses tersebut, Azizah berharap Pemerintah Kabupaten Barru dapat membantu memberikan data dan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di wilayah Barru.
“Aset yang terdata dan terkelola dengan baik berpotensi memberikan nilai ekonomi yang dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah,” katanya.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barru dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Barru antara lain Asisten I Setda Barru, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Sekretaris Dinas Pertanian, Sekretaris Dinas Perikanan, perwakilan Inspektorat, BKAD, serta Bagian Perekonomian Setda Barru.
Barru Bicara Terbuka ke DPRD Sulsel: Fiskal Menyempit, Tugas Daerah Kian Berat
Kunker Perdana Komisi B DPRD Sulsel di Barru, DBH dan BPJS Jadi Isu Utama
Di Tengah Efisiensi Anggaran, Barru Minta Dukungan Provinsi untuk Jaga Layanan Publik
Wabup Abustan Ungkap Realita Fiskal Barru: PAD Terbatas, Kebutuhan Terus Bertambah
Dari DBH hingga PPPK, Barru dan DPRD Sulsel Satukan Langkah Hadapi Tantangan Daerah
