dentumnusantara.comBARRU — Pemerintah Kabupaten Barru bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus menyatukan langkah menghadapi sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari ketersediaan BBM, listrik, air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), LPG 3 kilogram hingga persoalan ketenagakerjaan.
Berbagai isu tersebut dibahas dalam forum Forkopimda Plus yang dipimpin Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati Barru, Jumat (11/9/2026) malam.
Pertemuan itu menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk mendengar langsung kondisi yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus memastikan setiap persoalan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi memiliki solusi dan tindak lanjut yang jelas.
Bupati Andi Ina menegaskan, pemerintah bersama seluruh unsur terkait harus mampu merespons berbagai fenomena yang muncul secara cepat dan terukur agar tidak berkembang menjadi keresahan.
“Tujuan kita bagaimana fenomena yang ada ini jangan sampai membuat masyarakat panik dan takut. Yang paling penting adalah keselamatan dan keamanan masyarakat,” tegas Andi Ina.
BBM Jadi Perhatian, SPBU Diminta Benahi Tata Kelola
Ketersediaan BBM menjadi salah satu perhatian utama dalam forum tersebut. Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada pemotongan kuota BBM untuk Kabupaten Barru.
Pasokan harian yang disalurkan ke sembilan SPBU di Barru mencapai sekitar 104 kiloliter Pertalite dan 104 kiloliter solar. Jumlah tersebut bahkan mendapat tambahan pasokan sekitar 15 hingga 20 persen dibandingkan kondisi normal.
Tingginya kebutuhan BBM tidak terlepas dari posisi Barru sebagai daerah yang berada di jalur Trans Sulawesi. Arus kendaraan masyarakat dan distribusi logistik melintasi wilayah ini setiap hari. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat lokal, termasuk nelayan yang menggantungkan aktivitas melaut pada ketersediaan BBM, juga harus tetap terjamin.
Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang meminta pengawasan distribusi diperkuat, termasuk terhadap tata kelola SPBU dan praktik penjualan BBM menggunakan jeriken di pinggir jalan.
Antrean kendaraan, terutama di SPBU Bojo yang banyak melayani kendaraan truk, juga menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.
Bupati Andi Ina meminta seluruh pengelola SPBU memperbaiki tata kelola pelayanan serta memastikan masyarakat lokal tidak kesulitan mendapatkan BBM.
Ia bahkan menegaskan akan mengambil langkah tegas apabila persoalan pelayanan terbukti berasal dari pengelolaan SPBU.
“Kalau memang persoalannya ada di SPBU, tentu kita akan ambil langkah. Bahkan kalau perlu, kita bisa meminta SPBU itu ditutup,” ujarnya.
Andi Ina juga mengingatkan agar surat pemerintah daerah terkait permohonan penambahan kuota BBM tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Surat Bupati terkait dengan penambahan kuota BBM itu nol rupiah. Saya menandatangani itu untuk membantu masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan,” tegasnya.
Listrik dan RSUD Jadi Prioritas
Persoalan energi juga mencakup sektor kelistrikan. Kepala ULP PLN Barru Ulfa Pratiwi menjelaskan, pemadaman yang terjadi berkaitan dengan pemeliharaan infrastruktur serta kondisi sejumlah pembangkit dalam sistem kelistrikan Sulawesi Selatan yang saling terhubung.
Pemkab Barru meminta PLN memperkuat komunikasi kepada masyarakat mengenai jadwal pemadaman sehingga warga dapat menyesuaikan aktivitas. Kawasan ekonomi dan fasilitas strategis juga diminta mendapat perhatian khusus.
Bupati Andi Ina secara khusus meminta kontinuitas listrik di RSUD Barru menjadi prioritas.
“Saya mohon terkait dengan rumah sakit umum kita menjadi perhatian, untuk mungkin tidak ada pemadaman, karena di sana pemadaman sedikit pun bisa membahayakan nyawa masyarakat kita,” katanya.
Krisis Air Bersih Tak Cukup Ditangani Saat Kemarau
Persoalan air bersih juga menjadi perhatian menyusul menurunnya debit sejumlah sumber air dan produksi intake.
Pemkab bersama Perumda Air Minum Tirta Waesai, BPBD, PMI, TNI, Damkar dan unsur terkait terus melakukan distribusi air menggunakan mobil tangki ke wilayah terdampak.
Namun, Bupati menekankan agar persoalan air bersih tidak hanya ditangani secara reaktif ketika musim kemarau tiba.
Menurutnya, diperlukan perencanaan jangka panjang untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Karhutla, Pencegahan Diperkuat hingga Desa
Untuk menghadapi karhutla, Kapolres Barru AKBP Ananda Fauzi Harahap, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya kesiapsiagaan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Setiap kejadian kebakaran, kata dia, perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab, status lahan dan pihak yang bertanggung jawab.
Dandim 1405/Parepare Letkol Inf. Erwin Hidayat, S.I.P., mendorong penguatan edukasi dan pencegahan langsung kepada masyarakat, sekaligus tindakan tegas terhadap praktik pembakaran lahan.
Sementara itu, Kajari Barru Erik Yudistira, S.H., M.H., menilai penegakan hukum tetap diperlukan terhadap pembakaran yang dilakukan secara sengaja. Langkah tersebut perlu berjalan beriringan dengan mitigasi dan edukasi kepada masyarakat.
LPG 3 Kg dan PHK Pekerja Turut Dibahas
Distribusi LPG 3 kilogram juga menjadi sorotan. Pemkab Barru menemukan masih adanya pengecer yang tidak tercatat sebagai pangkalan resmi serta penggunaan LPG subsidi oleh masyarakat yang tidak masuk dalam kelompok sasaran.
Karena itu, penataan distribusi dan edukasi kepada masyarakat dinilai penting agar LPG bersubsidi benar-benar diterima warga yang berhak.
Sementara di sektor ketenagakerjaan, persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Layar Perkasa Nusantara yang melibatkan puluhan pekerja masih dalam proses mediasi tripartit.
Penyelesaian diarahkan melalui dialog dengan tetap memperhatikan hak-hak pekerja sekaligus keberlangsungan investasi.
Kapolres Barru menegaskan kepolisian siap mendukung pengamanan situasi.
Namun, penyelesaian persoalan tetap diupayakan melalui koordinasi dan langkah teknis sebelum masuk pada proses hukum.
Bupati: Jangan Biarkan Informasi Setengah Jadi Picu Kepanikan
Selain persoalan teknis, forum Forkopimda Plus juga menyoroti pentingnya komunikasi publik.
Informasi yang tidak utuh, terutama yang beredar melalui media sosial, dinilai berpotensi memperbesar persoalan dan memicu kepanikan di tengah masyarakat.
Wakil Bupati Abustan meminta setiap persoalan diselesaikan sejak hulu melalui koordinasi dan dialog.
Sementara media diharapkan menyampaikan informasi secara faktual, berimbang dan utuh, termasuk mengenai perkembangan penanganan serta solusi yang sedang dilakukan pemerintah.
Menutup pertemuan, Bupati Andi Ina menegaskan seluruh pembahasan harus menghasilkan tindakan nyata dan kesepakatan bersama.
“Kita ingin pertemuan ini menjadi hasil dan kesepakatan kita bersama, dengan harapan masyarakat Kabupaten Barru tidak terjadi kepanikan terhadap hal-hal yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Bupati juga mengapresiasi sinergi TNI, Polri, BPBD dan seluruh pihak yang terlibat dalam menangani berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Ia meminta pengelola SPBU membenahi tata kelola pelayanan, PLN menjaga kontinuitas listrik terutama untuk RSUD, serta Perumda Air Minum terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Bagi Pemkab Barru, kekompakan lintas sektor dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar setiap persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
