dentumnusantara.comBARRU — Pemerintah Kabupaten Barru resmi menaikkan status kebencanaan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana untuk periode 1–14 Oktober 2026.
Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah bersama lintas sektor mengevaluasi perkembangan kondisi kebencanaan dalam satu bulan terakhir yang dinilai masih menunjukkan eskalasi.
Penetapan status itu dibahas dalam Rapat Lintas Sektor Peninjauan dan Evaluasi Status Siaga Darurat Bencana yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., di Posko Induk BPBD Kabupaten Barru, Selasa (29/9/2026).
Status siaga darurat sebelumnya akan berakhir pada 30 September 2026. Namun, berdasarkan hasil evaluasi, kondisi di lapangan dinilai belum memungkinkan Kabupaten Barru kembali ke situasi normal.
“Kalau melihat eskalasi saat ini, tentunya bukan pilihan untuk kembali ke status normal. Eskalasinya saya kira semakin meningkat,” tegas Andi Syarifuddin saat membuka rapat.
Dalam rapat tersebut, sejumlah persoalan menjadi perhatian utama, terutama kekurangan air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta angin kencang.
Selain itu, kejadian kebakaran permukiman yang menjadi kewenangan Satpol PP dan Damkar juga turut dievaluasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi kebencanaan di Kabupaten Barru.
Berdasarkan berbagai masukan, saran, serta hasil kajian kondisi di lapangan, seluruh unsur terkait menyepakati peningkatan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana.
Status tersebut berlaku selama 14 hari, mulai 1 Oktober hingga 14 Oktober 2026.
Dengan penetapan ini, seluruh unsur terkait diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan tidak mengendurkan langkah penanganan. Setiap perkembangan kondisi di lapangan harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.
Kekeringan Belum Berakhir
Sekda Barru mengingatkan bahwa persoalan kekeringan belum sepenuhnya berakhir. Berdasarkan informasi meteorologi yang menjadi bahan pembahasan, kondisi kering masih berpotensi berlangsung hingga Oktober, meskipun terdapat peluang hujan mulai turun.
Namun, hujan juga tidak serta-merta menjadi alasan untuk menurunkan kewaspadaan.
Pemerintah daerah justru harus mengantisipasi potensi bencana lain yang dapat muncul akibat perubahan cuaca, terutama banjir ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
“Kita belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Begitu hujan turun dengan intensitas tinggi, tiba-tiba banjir. Ini juga harus kita pertimbangkan,” jelasnya.
Karena itu, status tanggap darurat tidak hanya difokuskan pada penanganan kekeringan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan bencana akibat perubahan kondisi cuaca.
Krisis Air Bersih Jadi Perhatian
Kebutuhan air bersih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dalam rapat. Keterbatasan armada mobil tangki masih menjadi kendala dalam mendukung distribusi air kepada masyarakat terdampak.
Saat ini, PDAM dan BPBD masing-masing memiliki satu unit mobil tangki yang dapat digunakan untuk mendukung penyaluran air bersih.
Andi Syarifuddin menegaskan, persoalan pemenuhan air bersih tidak dapat dibebankan kepada satu institusi saja. Penanganannya membutuhkan kerja bersama lintas sektor.
“Kebutuhan air bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau PDAM bergerak sendiri tentu tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu, kita harus bergerak bersama,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Satpol PP dan Damkar, PDAM, PMI, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, perangkat daerah, hingga elemen masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kekuatan penting dalam menghadapi situasi kebencanaan di Kabupaten Barru.
“Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan dedikasi semua pihak,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri Kapolres Barru yang diwakili Kabag Ops, Dandim 1405/Parepare yang diwakili Danramil 1405-06 Barru, pimpinan OPD terkait, Ketua PMI, Ketua Baznas, serta para camat se-Kabupaten Barru.
