PAREPARE, DENTUMNUSANTARA.COM — Pelaksanaan program bantuan revitalisasi sekolah tahun 2026 di Kota Parepare mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Solidaritas (LSM-FOKUS).
Sorotan tersebut muncul setelah tim investigasi LSM-FOKUS melakukan pemantauan dan kunjungan langsung ke sejumlah sekolah penerima bantuan revitalisasi di Kota Parepare.
LSM-FOKUS menyebut, berdasarkan hasil investigasi sementara, terdapat sejumlah indikasi yang dinilai perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut, khususnya terkait proses pembentukan panitia pembangunan atau P2SP.
Menurut tim investigasi, pembentukan P2SP di sejumlah sekolah diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) program. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi keterlibatan masyarakat sekitar yang seharusnya dapat mengambil peran dalam pelaksanaan pekerjaan revitalisasi.
“Kesimpulan ini masih bersifat sementara. Namun, indikasinya cukup kuat setelah kami mencermati fakta yang kami temukan di lapangan,” demikian keterangan tim investigasi LSM-FOKUS.
Selain persoalan pembentukan P2SP, tim juga mengaku menemukan sejumlah pekerjaan yang menurut penilaian mereka perlu diuji kembali dari aspek standar konstruksi, mutu dan kualitas material.
Beberapa pekerjaan disebut terkesan dikerjakan tanpa memperhatikan kualitas maupun aspek estetika bangunan. Temuan tersebut, menurut LSM-FOKUS, menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan hasil pekerjaan yang terlihat di lapangan.
LSM-FOKUS menduga terdapat potensi ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis dan audit terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan serta penggunaan anggaran.
“Beberapa pekerjaan terkesan asal jadi dan kualitas barang yang digunakan dinilai rendah. Karena itu, kami menduga ada persoalan yang perlu diperiksa lebih mendalam, termasuk kemungkinan adanya penggelembungan anggaran,” ungkap tim investigasi.
LSM-FOKUS menegaskan, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap seluruh temuan tersebut. Tim saat ini tengah mempelajari dokumen, mencocokkan fakta lapangan dengan ketentuan dalam juknis, serta melakukan finalisasi laporan investigasi.
Setelah laporan rampung, LSM-FOKUS berencana menyampaikan hasil temuannya kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk Inspektorat dan Kejaksaan Republik Indonesia.
Laporan tersebut juga rencananya akan disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Pendidikan yang membidangi program revitalisasi sekolah, agar temuan tersebut dapat menjadi bahan verifikasi dan pemeriksaan.
LSM-FOKUS berharap pihak terkait dapat melakukan pemeriksaan secara objektif, terutama terhadap kesesuaian pembentukan P2SP, proses pelaksanaan pekerjaan, mutu konstruksi, penggunaan material serta pertanggungjawaban anggaran pada sekolah penerima bantuan revitalisasi di Kota Parepare.
Hingga laporan ini disusun, temuan tersebut masih merupakan hasil investigasi sementara LSM-FOKUS dan belum merupakan kesimpulan resmi dari aparat pengawasan maupun aparat penegak hukum.(*)
