DENTUMNUSANTARA.COM, Barru — Kondisi infrastruktur jalan yang kian memprihatinkan akibat longsor mendorong DPRD Kabupaten Barru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi. Forum ini menjadi ruang konsolidasi untuk mempercepat penanganan darurat, khususnya pada ruas-ruas vital yang terdampak langsung terhadap mobilitas warga.
Sejumlah titik krusial menjadi sorotan, di antaranya ruas jalan poros Ralla–Bette di Desa Mattirowali dan ruas Punranga–Gattareng yang dilaporkan mengalami kerusakan berat. Bahkan, akses di wilayah Parinring disebut telah terputus selama kurang lebih dua tahun, memperparah keterisolasian warga.
“Sudah sekitar dua tahun jalan di Parinring terputus. Jika tidak segera ditangani, akses masyarakat menuju Pujananting akan lumpuh total,” ungkap Kepala Desa Mattirowalie dalam forum tersebut.
RDP ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barru Andi Syarifuddin, Asisten I Setda, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Abu Bakar, jajaran OPD terkait, serta Camat Tanete Riaja dan Camat Pujananting.
Anggota DPRD Barru, Herman Jaya, secara tegas mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dengan memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai solusi cepat penanganan darurat.
“Dalam kondisi seperti ini, BTT harus dimaksimalkan. Pergeseran anggaran secara parsial bisa menjadi langkah taktis untuk percepatan penanganan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Andi Syarifuddin menjelaskan bahwa usulan penggunaan BTT telah disiapkan berdasarkan kebutuhan mendesak di lapangan. Total anggaran yang diajukan melalui skema pergeseran diperkirakan mencapai Rp2,5 miliar, mencakup beberapa tahapan rekonstruksi jalan di titik-titik terdampak.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa penggunaan BTT tetap harus melalui mekanisme yang berlaku, termasuk penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar hukum penetapan kondisi darurat.
Sementara itu, Kepala BKAD Barru Abu Bakar menyebutkan bahwa ketersediaan anggaran BTT saat ini masih cukup untuk mendukung penanganan darurat. Dari total sekitar Rp4,2 miliar, kebutuhan mendesak diperkirakan sebesar Rp1,8 miliar.
“Yang terpenting adalah data pendukung harus jelas agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan sesuai regulasi,” tegasnya.
RDP gabungan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya percepatan penerbitan SK Bupati, penanganan segera di titik longsor prioritas seperti Punranga dan Parinring, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar proses berjalan efektif.
DPRD Barru menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga tuntas, demi memastikan keselamatan warga dan memulihkan akses transportasi yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat.
