DentumNusantara.com.Barru — Bupati Andi Ina Kartika Sari menegaskan komitmennya untuk menjadikan seluruh catatan strategis dan rekomendasi DPRD sebagai pijakan utama dalam arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru terkait penyerahan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Barru, Kamis (9/4/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Andi Ina menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas pembahasan LKPJ yang dinilai komprehensif, kritis, dan konstruktif. Ia menilai, rekomendasi yang dihasilkan bukan sekadar dokumen formal, melainkan panduan strategis bagi pembangunan daerah ke depan.
“Rekomendasi DPRD ini bukan untuk disimpan sebagai dokumen semata, tetapi menjadi kompas arah pembangunan Kabupaten Barru. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat yang harus kita jawab bersama,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, terdapat 22 poin rekomendasi strategis yang akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Seluruh poin tersebut, kata dia, akan diintegrasikan dalam proses perencanaan dan penganggaran, terutama dalam penyusunan APBD 2027.
“Insyaallah, 22 poin ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2027. Kami tidak ingin ada satu rupiah pun anggaran yang tidak tepat sasaran dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kabupaten Barru akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut secara terukur, tepat waktu, dan berkelanjutan, serta menyusun tanggapan resmi yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Bupati juga menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk bergerak dalam satu arah guna menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkeadilan.
Pada kesempatan itu, Bupati turut menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD dalam beberapa rapat pembahasan sebelumnya. Hal tersebut, menurutnya, disebabkan adanya agenda internal berupa pemaparan langsung rencana program dan anggaran APBD 2027 oleh masing-masing OPD.
“Langkah ini saya lakukan agar tidak ada satu sen pun anggaran yang tidak jelas peruntukannya. Semua harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Barru,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati mengajak DPRD untuk terus mengoptimalkan fungsi pengawasan serta memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing. Ia juga membuka ruang komunikasi yang luas dan mengajak seluruh pihak untuk mengesampingkan perbedaan demi kepentingan masyarakat.
Sementara itu, anggota DPRD Barru, Rezaldi Mahaputra, yang menyampaikan rekomendasi DPRD, mengungkapkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Barru secara umum menunjukkan capaian positif.
Hal tersebut tercermin dari realisasi pendapatan daerah yang mencapai 97,71 persen serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target.
Selain itu, sejumlah indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan tren membaik.
Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah catatan penting, di antaranya peningkatan kualitas infrastruktur, optimalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.
DPRD juga menekankan pentingnya sinkronisasi kelembagaan, penguatan fungsi pengawasan, serta percepatan realisasi investasi daerah.
Mereka berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Barru.(*)
