DentumNusantara.com.Parepare, 22 Oktober 2025 — Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus menunjukkan komitmennya dalam perang melawan narkoba. Langkah itu diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tim Terpadu P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Tahun Anggaran 2025 yang digelar di ruang rapat Kesbangpol, Jalan Ganggawa No. 5, Selasa (22/10/2025).
Rakor ini menjadi perhatian publik lantaran membahas lonjakan kasus narkoba di Parepare yang semakin mengkhawatirkan. Pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya memperkuat langkah pencegahan serta membangun sinergi lintas instansi untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda.
Sekretaris Kesbangpol Parepare, H. Bahar, mengungkapkan bahwa Pemkot Parepare kini mempercepat pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK). Hal ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Wali Kota Parepare dan BNN Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani pada 24 September 2025.
“Kami sudah siapkan lokasi kantor, kendaraan operasional, modul, dan personel pendukung. Proses ini telah kami kawal sejak Maret 2025,” ujar Bahar.
Sementara itu, Hasniati, S.Sos, selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Kesbangpol Parepare, menjelaskan bahwa pembentukan BNNK Parepare masih menunggu hasil evaluasi rencana kerja MoU antara Bapak Wali Kota dan BNN Provinsi yang akan berlangsung selama dua tahun.
“Kami berharap seluruh stakeholder terus bersinergi dan berkolaborasi dalam pencegahan narkoba di Kota Parepare. Ini tanggung jawab bersama untuk menjaga masa depan anak-anak kita,” tegas Hasniati.
Dari sisi penegakan hukum, Kasat Narkoba Polres Parepare, Iptu Tarmizi, mengungkapkan adanya peningkatan signifikan kasus narkoba di wilayah hukum Polres Parepare. Hingga Oktober 2025, tercatat 71 kasus, dan lima di antaranya melibatkan anak di bawah umur, termasuk pelajar SMP dan SMA.
“Modus pelaku makin canggih. Mereka menggunakan aplikasi bersyarat dan nomor luar negeri seperti Kolombia, Afrika, dan Malaysia untuk menghindari deteksi aparat. Sebagian besar barang bukti masuk melalui jalur laut,” jelasnya.
Kapolsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Parepare, Iptu Suardi, menambahkan bahwa lemahnya pemeriksaan manual di pelabuhan masih menjadi kendala utama. Ia menekankan perlunya alat deteksi modern dan dukungan anggaran tambahan untuk memperkuat pengawasan, mengingat pelabuhan menjadi salah satu titik rawan penyelundupan narkoba.
Meski dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan anggaran, komitmen lintas instansi tetap solid. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Parepare melaporkan hasil positif dari program rehabilitasi berbasis komitmen, di mana 147 warga binaan menunjukkan perbaikan perilaku dan berhasil menjalani pemulihan.
Rakor tersebut dihadiri oleh Polres Parepare, Pasi Intel Kodim 1405/Parepare, Kejaksaan Negeri, Polsek KPN, Kasat Narkoba,Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satpol-PP, Koordinator Wilayah BIN Parepare, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Seluruh peserta sepakat memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mempercepat pembentukan BNNK Parepare sebagai langkah strategis memutus mata rantai peredaran narkoba dan menyelamatkan generasi Kota Cinta dari ancaman narkotika.(***)
