DentumNusantara.com.PAREPARE – Anggota DPRD Kota Parepare, Rudy Najamuddin, menggelar reses di Lago’ta Cafe & Resto, Sabtu (20/9/2025). Dalam pertemuan ini, Rudy memaparkan kondisi fiskal daerah yang tengah tertekan serta langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah.
Tiga Fungsi DPRD
Rudy menegaskan DPRD memiliki tiga fungsi utama:
Anggaran: menyusun dan menyetujui program yang dibiayai APBD.
Legislasi: menyusun produk hukum daerah. Rudy, selaku Ketua Bapemperda, terlibat langsung dalam proses ini.
Pengawasan: mengawasi jalannya program dan penggunaan anggaran, termasuk penyaluran bantuan berupa alat kerja untuk nelayan dan UMKM.
APBD Terbatas
APBD Parepare 2025 sebesar Rp987 miliar sebagian besar terserap untuk belanja wajib:
47% pegawai (±Rp470 miliar),
20% pendidikan,
15% kesehatan,
10% infrastruktur.
“Hanya sekitar 5% anggaran yang bisa dikelola fleksibel,” jelas Rudy. Kondisi ini semakin berat dengan perkiraan pengurangan dana transfer pusat sebesar Rp200 miliar tahun depan.
Rudy juga menyoroti jumlah ASN Parepare yang mencapai 4.543 orang, hampir dua kali lipat dari standar ideal Kemenpan-RB untuk populasi 150 ribu jiwa.
Efisiensi dan Dampaknya
Untuk menekan beban, Pemkot merampingkan dinas dari 20 menjadi 14. Beberapa di antaranya:
Damkar digabung Satpol PP.
Perhubungan digabung PUPR.
Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata digabung Pendidikan & Kebudayaan.
Ketahanan Pangan digabung Pertanian, Kelautan, dan Perikanan.
P3A digabung Sosial.
KB digabung Kesehatan.
Namun, efisiensi ini hanya menghemat ±Rp 13 miliar, jauh dari kebutuhan. Selain itu, dampak Inpres No. 1 Tahun 2025 juga memangkas tunjangan DPRD, pegawai, serta biaya operasional.
Pesan untuk Warga
Menutup reses, Rudy mengimbau masyarakat lebih bijak menyaring informasi di media sosial dan memahami kondisi keuangan daerah. Ia menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan kepentingan rakyat di tengah keterbatasan fiskal.(*)
