DentumNusantara.com, MAMASA – Gelombang protes kembali mengguncang SPBU Mambi, Kabupaten Mamasa, Selasa, 14 Juli 2026. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menuntut aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang selama ini disebut merugikan masyarakat. Mereka menilai kelangkaan BBM yang kerap terjadi pada siang hari tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian hukum.
Aksi tersebut dipicu oleh keluhan masyarakat yang mengaku berulang kali kesulitan mendapatkan BBM subsidi pada siang hari. Menurut massa aksi, kondisi itu memunculkan dugaan adanya penyimpangan dalam tata kelola distribusi BBM di SPBU Mambi yang harus segera diungkap melalui penyelidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Koordinator Aliansi Perjuangan Mahasiswa Mamasa (APMM), Nabir, mengatakan pihaknya tidak lagi sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan menuntut langkah nyata dari aparat penegak hukum. Menurutnya, persoalan tersebut telah berulang kali disuarakan, namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang berarti.
“Selama ini kami telah berkali-kali melayangkan protes terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM di SPBU Mambi. Kami bahkan pernah menggelar aksi di Polres Mamasa. Namun hingga hari ini dugaan praktik penyalahgunaan distribusi BBM subsidi masih terus dikeluhkan masyarakat. Karena itu kami mendesak aparat segera bertindak,” kata Nabir.
Ia menilai apabila persoalan tersebut terus berlarut tanpa penyelidikan yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan semakin menurun. Karena itu, pihaknya meminta Polres Mamasa segera mengusut seluruh rantai distribusi BBM subsidi di SPBU Mambi dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik.
Dalam pernyataannya, Nabir juga meminta aparat mengusut berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan adanya pembiaran terhadap penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
“Kami menduga persoalan ini belum ditangani secara maksimal. Kami juga meminta aparat mengusut secara serius apabila terdapat dugaan keterlibatan pihak lain atau dugaan adanya aliran dana kepada oknum aparat penegak hukum. Semua dugaan itu harus dibuktikan melalui proses hukum yang profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Nabir juga mendesak Kapolri dan Kapolda Sulawesi Barat untuk mengevaluasi kinerja Kasat Reskrim Polres Mamasa. Menurutnya, tuntutan tersebut didasarkan pada penilaian pihaknya terhadap penanganan berbagai dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di Kabupaten Mamasa yang dinilai belum memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Kami meminta Kapolri dan Kapolda Sulawesi Barat mengevaluasi, bahkan mencopot Kasat Reskrim Polres Mamasa dari jabatannya. Menurut penilaian kami, yang bersangkutan belum menunjukkan kinerja yang maksimal dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di wilayah hukum Polres Mamasa. Masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang tegas, profesional, dan berkeadilan,” ujar Nabir.
Selain mendesak aparat kepolisian, massa juga meminta Pertamina bersama instansi terkait membuka data distribusi BBM secara transparan. Menurut mereka, keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk memastikan penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“BBM subsidi adalah hak masyarakat. Negara harus hadir memastikan distribusinya berjalan sesuai aturan. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai masyarakat mendapatkan kepastian dan keadilan,” tutup Nabir.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak SPBU Mambi maupun Polres Mamasa terkait tuntutan dan berbagai dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Seluruh dugaan tersebut masih menunggu pembuktian melalui proses penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(*)
