DENTUMNUSANTARA.COM, Polewali Mandar — Dugaan tindakan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum guru di Sekolah Rakyat Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kembali menyita perhatian publik. Kasus ini memantik keprihatinan luas sekaligus desakan agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera turun tangan memastikan perlindungan korban serta penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya.
Informasi mengenai dugaan peristiwa tersebut diterima Jaringan Oposisi Loyal (JOL) dari seorang informan yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, oknum guru tersebut diduga memanfaatkan relasi kuasa sebagai pendidik untuk mendekati korban. Korban bahkan disebut sempat diajak keluar dari lingkungan sekolah dan diarahkan ke sebuah hotel atau penginapan.
Meski peristiwa tersebut tidak terjadi di area sekolah, relasi antara guru dan murid membuat kasus ini tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab institusi pendidikan. Terlebih, korban masih berada dalam posisi rentan dan berada di bawah pengaruh otoritas pelaku sebagai pendidik.
Informasi yang diterima JOL menyebutkan, keluarga korban baru mengetahui peristiwa itu setelah korban mengalami perubahan perilaku dan tekanan psikologis. Ironisnya, alih-alih dilaporkan kepada aparat penegak hukum, kasus tersebut justru diduga diselesaikan melalui mekanisme internal sekolah.
“Hingga hari ini tidak ada kejelasan soal sanksi maupun proses hukum terhadap oknum guru yang diduga terlibat. Ini sangat mengkhawatirkan,” kata aktivis Jaringan Oposisi Loyal, Bill Gates, dalam keterangan tertulisnya.
Bill menegaskan, penyelesaian secara internal tidak dapat dibenarkan dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak. Menurutnya, tindakan tersebut justru berpotensi menghilangkan hak korban atas keadilan dan memperkuat budaya impunitas di lingkungan pendidikan.
“Ini bukan pelanggaran disiplin biasa. Ini dugaan tindak pidana. Negara tidak boleh kalah oleh mekanisme damai yang justru menutup ruang keadilan bagi korban,” ujar Bill.
Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersama aparat penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan Sekolah Rakyat di daerah tersebut. Evaluasi, kata dia, penting dilakukan untuk memastikan tidak ada pembiaran atau perlindungan terhadap pelaku.
“Kita tidak ingin Sekolah Rakyat, yang sejatinya menjadi bagian dari program Asta Cita Presiden, justru berubah menjadi ruang aman bagi predator seksual yang dilindungi oleh institusi negara,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah maupun pemerintah daerah terkait dugaan kasus tersebut. Aparat penegak hukum juga belum memberikan pernyataan mengenai ada atau tidaknya laporan resmi yang masuk.
