DentumNusantara.com.PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare resmi meluncurkan Garda Sensus Ekonomi 2026 sekaligus menggelar Sosialisasi Diseminasi Statistik, Rabu (02/12/2025). Acara ini dihadiri Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka mewakili Wali Kota Parepare.
Kegiatan yang berlangsung di kantor BPS Parepare ini menjadi momentum awal penguatan koordinasi, literasi statistik, serta persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan memotret seluruh aktivitas ekonomi tanpa kecuali, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar.
Kepala BPS Parepare, Dian Etnawati, dalam sambutannya menegaskan peran penting data dalam pembangunan daerah. Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Parepare serta kontribusi media dalam menyebarluaskan informasi statistik.
“Media adalah amplifier bagi data kami. Setiap data yang dirilis BPS melalui proses standar internasional dan diawasi oleh Forum Masyarakat Statistik serta lembaga internasional,” ujarnya.
Dian menjelaskan bahwa BPS menjalankan mandat sensus dan ratusan survei setiap tahun untuk menyajikan data pembangunan seperti kemiskinan, ketenagakerjaan, inflasi, hingga pengeluaran masyarakat.
Ia menekankan bahwa SE2026 akan memberikan gambaran lengkap struktur ekonomi kota, termasuk pemetaan ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan ekonomi lingkungan, yang saat ini menjadi isu nasional dan global.
Dalam pemaparan materi teknis, BPS menjelaskan bahwa SE2026 akan mengumpulkan data seluruh unit usaha di Parepare. Metode pendataan akan menggabungkan:
Direktori awal dari kementerian/lembaga dan OPD,
Data scraping dari internet,
Integrasi 77 survei usaha,
Pendataan langsung menggunakan mobile JAPI pada Juni–Juli 2026.
Usaha besar akan menerima kuesioner elektronik terlebih dahulu melalui email pada Mei 2026.
BPS menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan data usaha yang terdaftar valid dan lengkap.
Sekda Parepare: Data BPS adalah Kompas Kebijakan Daerah
Sekda Parepare, Amarun Agung Hamka, menegaskan bahwa pemerintah kota sangat mengandalkan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.
Agung juga meluruskan isu yang beredar terkait kunjungan KPK ke Parepare yang sempat ditafsirkan negatif oleh publik.
“Tidak ada masalah. KPK datang karena kami yang mengundang, dan yang datang adalah bidang pencegahan. Bukan penindakan,” tegasnya.
Ia melanjutkan bahwa diseminasi statistik dan peluncuran Garda SE2026 merupakan momentum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Setiap rilis BPS harus menjadi sinyal, kompas, dan bahan evaluasi pemerintah. Data yang salah akan melahirkan kebijakan yang salah. Karena itu, dukungan seluruh OPD dan masyarakat sangat penting,” tambahnya.
Sekda juga menekankan bahwa Parepare sebagai kota jasa dan UMKM membutuhkan data ekonomi yang akurat, terutama untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat daya saing, dan merespon tantangan ekonomi digital serta lingkungan.
BPS Harap Sensus Ekonomi 2026 Didukung Semua Pihak
BPS berharap sinergi kuat pemerintah daerah, OPD, pelaku usaha, media, hingga masyarakat dapat memastikan SE2026 berjalan optimal.
SE2026 akan menghasilkan:
Data struktur ekonomi daerah,
Profil karakteristik usaha,
Peta perkembangan ekonomi digital,
Pemetaan ekonomi kreatif lokal,
Analisis daya saing usaha dan investasi,
Informasi akurat untuk pengambilan kebijakan nasional dan daerah.
“Sensus ini seperti memotret seluruh aktivitas ekonomi. Kami tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan pemerintah kota, OPD, media, dan masyarakat sangat dibutuhkan,” pungkas BPS.
Peluncuran Garda Sensus Ekonomi 2026 di Parepare menjadi tonggak awal penguatan kolaborasi antara pemerintah, BPS, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berbasis data yang akurat, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan.(***)
