DENTUMNUSANTARA.COM, Barru – Pemerintah Kabupaten Barru menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2026 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Lantai V Mal Pelayanan Publik (MPP) Kantor Bupati Barru, Senin (26/1/2026).
Rapat koordinasi ini dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Abubakar, S.Sos., M.Si., dan dihadiri Wakil Bupati Barru, Ketua DPRD Kabupaten Barru, unsur TNI–Polri, Kejaksaan Negeri Barru, Pengadilan Negeri Barru, para Asisten Setda, pimpinan OPD terkait, para Camat, serta panitia pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten Barru.
Dalam pengantarnya, Abubakar yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Barru menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dari rangkaian tahapan panjang persiapan Pilkades Tahun 2026.
Rapat ini bertujuan memastikan seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan tertib, demokratis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., dalam arahannya menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkades Tahun 2026 harus berpedoman penuh pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar hukum utama.
“Seluruh tahapan Pilkades, mulai dari pembentukan panitia hingga pemungutan suara, harus berjalan sesuai aturan dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Pilkades Tahun 2026 direncanakan berlangsung di 12 desa yang tersebar di 6 kecamatan, dengan jadwal pemungutan suara pada 25 Mei 2026. Dengan waktu efektif yang tersisa sekitar empat bulan, seluruh pihak diminta melakukan persiapan secara maksimal dan terkoordinasi.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya pembentukan panitia Pilkades secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Panitia tingkat desa menjadi perhatian khusus karena berperan langsung dalam pelaksanaan teknis serta berinteraksi dengan masyarakat.
Rapat turut membahas upaya efisiensi pembiayaan Pilkades seiring penyesuaian anggaran daerah.
Efisiensi di antaranya dilakukan melalui penataan jumlah dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan tetap memperhatikan kondisi geografis, aksesibilitas wilayah, serta aspek keamanan.
“Dengan keterbatasan anggaran, kita dituntut bekerja lebih cermat dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan Pilkades,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut juga ditegaskan bahwa sesuai regulasi terbaru, Pilkades tidak dapat dilaksanakan dengan calon tunggal.
Pemerintah daerah meminta desa yang berpotensi hanya memiliki satu calon agar segera melakukan langkah antisipatif guna menghindari penundaan pelaksanaan Pilkades.
Terkait persyaratan calon kepala desa, seluruh bakal calon akan melalui tahapan seleksi administrasi, tes tertulis, dan wawancara. Penilaian dilakukan secara objektif melalui sistem skor yang mempertimbangkan latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja.
Bagi calon dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), diwajibkan memperoleh izin dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian serta memenuhi ketentuan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan serupa juga berlaku bagi calon dari unsur TNI dan Polri.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi wadah sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pelaksanaan Pilkades Tahun 2026 agar berlangsung aman, tertib, dan demokratis, serta mampu melahirkan kepala desa yang berintegritas dan mendorong percepatan pembangunan desa.
Sebagai penutup, rapat diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Forkopimda sebagai bentuk komitmen kolektif mendukung kelancaran dan suksesnya Pilkades Tahun 2026 di Kabupaten Barru.
