DENTUMNUSANTARA.COM, Barru – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., secara resmi membuka sekaligus menjadi narasumber dalam Workshop Peluang Pengembangan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial di Kabupaten Barru, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Meeting RM Surya, Kecamatan Barru, ini dihadiri oleh Direktur Pilar Nusantara (PINUS) Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulsel, Kepala Balai Perhutanan Sosial Gowa, Kepala UPT KPH Ajatapparreng, pimpinan OPD terkait, para camat, kelompok perhutanan sosial, serta mitra pembangunan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Barru menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya PINUS, yang telah menunjuk Kabupaten Barru sebagai salah satu lokus pengembangan Perhutanan Sosial berbasis pendekatan terintegrasi.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Barru, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ini momentum penting yang harus kita seriusi bersama, karena potensi yang kita miliki sangat besar,” ujarnya.
Abustan mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah daerah, luas perhutanan sosial di Kabupaten Barru mencapai sekitar 7.969 hektare dan telah memiliki legalitas pengelolaan.
Namun demikian, potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
“Saya sudah hitung, kalau dikelola dengan serius dan terintegrasi, minimal bisa menghasilkan ratusan miliar rupiah per tahun, bahkan berpeluang menembus lebih dari satu triliun rupiah. Tapi ini tidak boleh dikerjakan setengah-setengah. Semua sektor harus terlibat sesuai tugas dan fungsinya,” tegasnya.
Menurutnya, pengembangan Integrated Area Development (IAD) tidak hanya berfokus pada pengelolaan kawasan hutan, tetapi harus mengintegrasikan berbagai sektor strategis, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, hingga penguatan ekonomi masyarakat desa. Perhutanan sosial, kata dia, harus menjadi core business yang terhubung dengan potensi lain dalam satu kawasan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan keberhasilan program, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, penyuluh, hingga kelompok masyarakat. Kepala desa dinilai memiliki peran kunci dalam memastikan implementasi program di tingkat tapak.
“Kuncinya ada di desa. Kalau desa kuat, maka kegiatan ini akan berjalan. Perhutanan sosial tidak bisa hanya mengandalkan kelompok, tetapi harus melibatkan seluruh masyarakat di sekitar kawasan,” jelasnya.
Wakil Bupati Barru turut menyoroti masih rendahnya pemanfaatan kawasan perhutanan sosial yang telah memiliki izin kelola. Ia menilai pola pikir menunggu bantuan harus diubah menjadi semangat kemandirian dalam mengelola potensi yang ada, mengingat izin pengelolaan kawasan dapat dimanfaatkan hingga puluhan tahun ke depan.
Dalam pemaparannya sebagai narasumber, Abustan menjelaskan bahwa konsep IAD menekankan integrasi ruang, sektor, pelaku, dan sumber daya dalam satu perencanaan kawasan yang utuh.
Ia mencontohkan potensi Desa Harapan yang memiliki beragam komoditas unggulan, seperti kopi, aren, durian, peternakan, serta potensi wisata savana dan hutan pinus yang dapat dikembangkan secara bersamaan.
“Jika ini kita integrasikan dengan baik, bukan hanya perhutanan sosial yang tumbuh, tetapi pariwisata, peternakan, dan produk pangan lokal juga ikut bergerak. Tujuannya satu, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” ungkapnya.
Ia juga mendorong penyusunan master plan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan kawasan tidak berjalan parsial.
Pendekatan berbasis tujuan (goal setting model) dinilai penting agar program tetap berkelanjutan dan tidak bergantung sepenuhnya pada stimulus dari luar.
Lebih lanjut, Abustan mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan perguruan tinggi, guna mendukung pengembangan komoditas unggulan, khususnya kopi, sebagai salah satu fokus ekonomi kawasan perhutanan sosial.
Menutup arahannya, Wakil Bupati Barru mengajak seluruh peserta workshop menjadikan kegiatan ini sebagai titik awal kerja nyata dalam menyusun langkah strategis pengembangan kawasan perhutanan sosial berbasis Integrated Area Development.
“Kalau kita bergerak bersama, saya yakin dalam dua tahun ke depan hasilnya sudah mulai terlihat. Yang menikmati bukan pemerintah, tetapi masyarakat. Itulah tujuan utama kita,” pungkasnya.
