DENTUMNUSANTARA.COM.Parepare – Puluhan massa yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Peduli Bangsa (KMPB) Kota Parepare yang terdiri dari elemen ormas, LSM, , menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Parepare pada Kamis (15/5). Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan dukungan terhadap delapan tuntutan yang disuarakan Forum Purnawirawan TNI.
Dalam aksi tersebut, KMPB menyuarakan sejumlah tuntutan penting, di antaranya:
Mendukung penuh sikap Forum Purnawirawan TNI yang berisi delapan poin tuntutan.
Mendesak pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak sesuai prinsip hukum.
Mengusut secara profesional dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo.
Mengakhiri dominasi oligarki dan pengaruh jenderal yang dianggap mengkhianati rakyat.
Meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak tunduk pada bayang-bayang kekuasaan lama.
Ketua KMPB Parepare, Mukhlis Abdullah, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan panggilan nurani demi masa depan bangsa.
“Kami hadir karena ada kegelisahan rakyat. Ini bukan sekadar soal politik, ini soal masa depan anak cucu kita. Kita butuh dewan yang tidak hanya mendengar, tetapi juga berani berpihak,” tegasnya.
Mukhlis juga menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD yang sempat hadir dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasi. Ia berharap kehadiran anggota dewan memberi semangat bahwa suara rakyat tidak sia-sia.
Selain itu, KMPB juga mengutip data dari Majalah Tempo yang menyebutkan 18 bentuk pelanggaran dan kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi, mulai dari pelemahan KPK, pembiaran pelanggaran HAM, pengelolaan ekonomi yang timpang, hingga maraknya korupsi di BUMN besar seperti Pertamina, PT Timah, dan Garuda Indonesia.
Pengamanan Ketat
Aksi damai ini berlangsung aman dan tertib berkat pengamanan dari Polres Parepare. Sebanyak 126 personel dikerahkan, dipimpin oleh Kabag Ops Kompol Burhanuddin dan didampingi Kapolsek Bacukiki Barat AKP H. Muhammad Amin.
Skema pengamanan mencakup:
Titik kumpul di Jalan Delima, dengan pengamanan oleh personel dipimpin Kapolsek KPN AKP Sukri Abdullah.
Pengawalan massa menuju Kantor DPRD oleh Sat Lantas.
Pengamanan utama di lokasi aksi (Kantor DPRD) yang dikoordinasi Kabag Ops.
Massa membubarkan diri dengan tertib usai menyampaikan pernyataan sikap resmi yang bertajuk “Selamatkan Indonesia”, yang menyerukan kesadaran nasional terhadap krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara.
Aksi ini menjadi penanda bahwa aspirasi dari daerah juga ikut menyuarakan perubahan dan penegakan nilai-nilai demokrasi yang adil dan bermartabat
