PAREPARE, DentumNusantara.com – Anggota DPR RI Komisi XIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Meity Rahmatia, melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Parepare, Sabtu (24/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan petugas, sekaligus meninjau kondisi fasilitas serta pelayanan di lingkungan Lapas Parepare.
Kedatangan Hj. Meity Rahmatia disambut Pelaksana Harian (Plh) Kepala Lapas Parepare bersama jajaran pejabat struktural dan pegawai.
Dalam kunjungan itu, Meity berinteraksi langsung dengan warga binaan dan petugas untuk mendengarkan berbagai aspirasi, masukan, serta kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan maupun pelaksanaan tugas sehari-hari.
Selain berdialog, ia juga meninjau sejumlah fasilitas, meliputi blok hunian wanita, klinik kesehatan, dan dapur Lapas.
Peninjauan dapur dilakukan untuk melihat penyelenggaraan makanan bagi warga binaan. Sementara itu, kunjungan ke klinik bertujuan melihat fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan blok hunian wanita menjadi salah satu lokasi untuk meninjau kondisi tempat tinggal dan lingkungan pembinaan bagi WBP perempuan.
Ketersediaan fasilitas yang layak, pemenuhan kebutuhan pangan, serta pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam mendukung pemenuhan hak-hak warga binaan selama menjalani masa pembinaan.
Kunjungan kerja tersebut juga menjadi sarana komunikasi antara wakil rakyat dan jajaran pemasyarakatan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan.
Aspirasi yang dihimpun diharapkan menjadi bahan perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, khususnya terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan, kualitas pelayanan, dan pemenuhan hak warga binaan.
Plh Kepala Lapas Parepare menyambut baik kunjungan tersebut. Komunikasi langsung dengan para pemangku kepentingan dinilai penting untuk mendukung evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Lapas.
Melalui kunjungan ini, Lapas Kelas IIA Parepare berharap koordinasi dengan DPR RI dan pemangku kepentingan lainnya terus terjalin guna memperkuat pengawasan, meningkatkan pelayanan, serta memastikan pemenuhan hak-hak warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku.(*)
