dentumnusantara.comBARRU — Kabupaten Barru mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Daerah ini menjadi satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang dipilih dan dikunjungi langsung Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, AP., M.Si., dalam agenda Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Posyandu, Rabu (9/9/2026).
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial.
Pemerintah pusat ingin melihat langsung bagaimana Transformasi Posyandu Era Baru diterapkan di tingkat desa, sekaligus menggali berbagai kebutuhan dan persoalan mendasar masyarakat melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Rombongan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri terlebih dahulu diterima Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., yang mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati Barru.
Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, sebagai lokus pelaksanaan asistensi, monitoring dan evaluasi.
Di hadapan jajaran pemerintah daerah, pemerintah desa, TP PKK dan kader Posyandu, Wakil Bupati Abustan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan Posyandu di Kabupaten Barru.
Menurutnya, kehadiran langsung Dirjen Bina Pemerintahan Desa menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Barru untuk memastikan transformasi Posyandu tidak berhenti pada perubahan konsep, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Posyandu perlu terus dikuatkan. Jika berjalan dengan baik, berbagai persoalan masyarakat dapat diketahui dan ditangani lebih cepat,” ujar Abustan.
Saat ini, Kabupaten Barru memiliki 274 Posyandu yang tersebar di tujuh kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 199 Posyandu telah memiliki Surat Keputusan (SK) terkait implementasi enam bidang SPM.
Pemerintah Kabupaten Barru menargetkan hingga akhir 2026 seluruh 274 Posyandu telah memiliki SK dan mampu menjalankan fungsi Posyandu Era Baru secara optimal.
Abustan menilai, posisi Posyandu kini semakin strategis karena tidak hanya menjadi tempat pelayanan, tetapi juga dapat menjadi pusat pendataan dan identifikasi kondisi masyarakat di tingkat desa.
Melalui Posyandu yang aktif, pemerintah dapat memperoleh gambaran lebih awal mengenai berbagai persoalan, mulai dari kesehatan ibu dan anak, risiko stunting, kemiskinan, pendidikan hingga kebutuhan pelayanan dasar lainnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas kader dan peningkatan partisipasi masyarakat. Kunjungan rutin balita dan ibu hamil, misalnya, dinilai penting untuk memastikan pertumbuhan anak terpantau sekaligus mendeteksi berbagai risiko kesehatan sejak dini.
Abustan juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Barru sebagai lokus pelaksanaan agenda tersebut.
“Kepercayaan ini menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Barru bersama pemerintah desa, TP PKK dan seluruh kader Posyandu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat,” katanya.
Dirjen: Kami Datang untuk Melihat Kebutuhan Desa
Sementara itu, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo menegaskan bahwa kunjungannya ke Barru merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat melihat langsung kondisi desa dan pelaksanaan program pelayanan masyarakat.
Ia mengatakan, pemerintah pusat tidak ingin menyusun kebijakan hanya berdasarkan data administratif, tetapi juga membutuhkan gambaran nyata mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kami datang untuk melakukan collecting, melihat dan mencatat apa yang paling dibutuhkan oleh desa-desa di Barru. Setelah persoalannya teridentifikasi, kita akan bersama-sama mencari solusi yang paling memungkinkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, La Ode Ahmad juga memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan desa di Kabupaten Barru.
Dari 40 desa yang ada di Barru, sebanyak 34 desa telah berstatus mandiri, sementara enam desa lainnya berstatus maju.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting bagi Barru untuk terus mengembangkan inovasi dan memperkuat desa sebagai ujung tombak pembangunan.
Ia menegaskan, paradigma Posyandu saat ini telah berubah.
Posyandu tidak lagi hanya identik dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi telah bertransformasi menjadi wadah pelayanan masyarakat yang lebih luas melalui enam bidang SPM.
PKK, Posyandu dan berbagai lembaga kemasyarakatan desa lainnya, kata dia, diharapkan mampu menjadi akselerator berbagai program prioritas pemerintah hingga ke tingkat keluarga.
Termasuk di dalamnya penanganan stunting, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan serta berbagai program pembangunan lainnya.
Hasil identifikasi yang diperoleh dari kunjungan lapangan, lanjut La Ode Ahmad, akan menjadi bahan pemerintah pusat untuk menyiapkan program yang lebih tematik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.
Bahkan, Kabupaten Barru dinilai memiliki peluang untuk menjadi salah satu lokasi percontohan atau piloting dalam pelaksanaan sejumlah program pembangunan desa.
Dorong Desa Perkuat Ketahanan Pangan
Selain transformasi Posyandu, La Ode Ahmad juga mendorong pemerintah daerah dan pemerintah desa agar tidak mengabaikan ketahanan pangan.
Menurutnya, desa memiliki potensi besar untuk menjadi basis ketahanan pangan apabila mampu memetakan kebutuhan masyarakat dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.
“Jangan abai dengan desa. Kalau kita ingin membangun daerah, maka bangunlah desa dan kelurahannya. Karena masyarakat tinggal dan tumbuh di desa,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nitta Rosalin, S.E., M.A., menjelaskan bahwa asistensi, monitoring dan evaluasi di Desa Siddo merupakan bagian dari komitmen pemerintah mempercepat transformasi Posyandu sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Transformasi tersebut menempatkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung pelayanan masyarakat melalui enam bidang SPM, sehingga perannya tidak lagi terbatas pada satu sektor pelayanan.
Usai kegiatan, rombongan melakukan kunjungan lapangan ke Posyandu Al-Amanah, Dusun Congko, Desa Siddo. Di lokasi tersebut, tim melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan Posyandu sekaligus berdialog dengan pengurus dan para kader.
Kunjungan ini sekaligus menegaskan posisi Posyandu sebagai salah satu pintu terdepan pelayanan masyarakat di desa.
Bagi Kabupaten Barru, kepercayaan sebagai satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang dikunjungi langsung dalam agenda tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan desa, mempercepat Transformasi Posyandu Era Baru dan memastikan pelayanan dasar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, di antaranya Kepala Bagian Perencanaan, Kasubdit Fasilitasi Kerja Sama Desa serta perwakilan DMPD Provinsi Sulawesi Selatan.
Sementara dari Pemerintah Kabupaten Barru hadir Wakil Bupati Barru didampingi Ketua TP Posyandu sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Barru, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Inspektur Daerah, Kepala DPMDPPKB beserta jajaran serta pengurus TP PKK Pokja IV.
