dentumnusantara.comBARRU — Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., melontarkan peringatan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak mengabaikan hasil pemeriksaan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Kabupaten Barru Tahun 2026 di Baruga Pettu Adae, Lantai 6 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barru, Selasa (8/9/2026).
LARWASDA tahun ini menjadi pelaksanaan perdana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Daerah Kabupaten Barru tersebut menjadi forum evaluasi, koordinasi, sekaligus penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Di hadapan sekitar 150 peserta yang terdiri atas pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, pengelola Dana BOS, auditor dan PPUPD Inspektorat, Bupati Andi Ina menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar mencari kesalahan.
“Pengawasan bukan semata-mata untuk menemukan kesalahan, tetapi lebih daripada itu merupakan instrumen pembinaan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.”
Menurutnya, setiap anggaran pemerintah harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas dan bermuara pada kepentingan masyarakat.
“Setiap satu sen anggaran yang ibu dan bapak kelola harus ada pertanggungjawabannya. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru. Tidak ada yang lain,” tegasnya.
Temuan BPK Jangan Ditunda
Sorotan utama Bupati tertuju pada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan Inspektorat.
Ia meminta seluruh pimpinan OPD dan pengelola anggaran segera menyelesaikan setiap temuan yang masih menjadi kewajiban perangkat daerah.
“Temuan BPK itu jangan ditunda. Segeralah ditindaklanjuti. Karena temuan BPK bisa menjadi bom waktu bagi kita jika tidak segera diselesaikan,” katanya.
Bupati mengingatkan, tindak lanjut hasil pemeriksaan seharusnya dipandang sebagai upaya pencegahan agar persoalan administrasi maupun pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi persoalan hukum.
Ia bahkan mengingatkan seluruh aparatur agar tidak membiarkan persoalan menumpuk hingga memasuki masa purna tugas.
“Jangan sampai di akhir masa pensiun, yang seharusnya ibu dan bapak memasuki masa pensiun dengan bahagia, justru menghadapi persoalan hukum,” ujarnya.
Tegaskan Tak Ada
“Mahar” untuk Bupati
Dalam kesempatan tersebut, Andi Ina juga menyampaikan penegasan mengenai integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia memastikan dirinya bersama Wakil Bupati Barru tidak pernah meminta ataupun mengharapkan imbalan pribadi dari jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja profesional dan mengelola anggaran sesuai peruntukannya.
“Silakan ibu dan bapak mengelola anggaran dengan baik. Tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Jangan berharap ada mahar yang diberikan kepada Ibu Bupati atau Pak Wakil untuk apa pun. Itu tidak ada,” tegasnya.
Menurut Andi Ina, kinerja dan integritas harus menjadi fondasi utama bagi setiap aparatur dalam menjalankan amanah pemerintahan.
Targetkan MCP KPK Berubah dari Kuning Menjadi Hijau
Tak hanya soal temuan pemeriksaan, Bupati juga mendorong seluruh perangkat daerah meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
Ia berharap peningkatan MCP tidak sekadar dilakukan karena tuntutan penilaian, melainkan lahir dari kesadaran dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
“Saya berharap MCP itu kita laksanakan karena kesadaran diri sendiri dan tanggung jawab diri sendiri. Perlihatkan bahwa MCP yang dulu kita masih kuning, insya Allah kita akan menjadi daerah yang hijau,” harapnya.
Menurutnya, penguatan sistem pengawasan tidak dapat dibebankan hanya kepada Inspektorat.
Dibutuhkan sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), OPD, kecamatan, kelurahan, desa hingga seluruh pemangku kepentingan.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus pemerintahan yang bersih (clean governance).
“Kalau Ada Masalah, Bagilah kepada Kami”
Menutup sambutannya, Andi Ina mengajak seluruh jajaran pemerintahan membangun komunikasi dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai persoalan.
Ia meminta pimpinan OPD, camat, lurah dan kepala desa tidak menyimpan sendiri persoalan ketika menemukan kendala dalam pelaksanaan tugas.
“Kalau ada masalah, jangan berpikir ini adalah masalah yang ada di diri kita sendiri. Bagilah masalah itu kepada kami, agar beban yang kita dapatkan bisa diringankan dan insya Allah kita akan mencari solusi terbaik untuk keselamatan kita semuanya,” ungkapnya.
Bupati berharap LARWASDA tidak berhenti sebagai forum evaluasi, tetapi menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengawasan, mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Dana Desa dan Dana BOS.
Sementara itu, dalam laporan panitia disebutkan bahwa LARWASDA digelar untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan pemahaman terhadap pengendalian internal dan manajemen risiko, serta mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, APIP dan aparat pengawas lainnya.
Rangkaian kegiatan meliputi pemaparan hasil pengawasan Inspektorat Daerah Tahun 2026, capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyampaian rekomendasi kepada perangkat daerah hingga pemerintah desa, serta diskusi dan penguatan komitmen tindak lanjut.
Melalui pelaksanaan LARWASDA, Pemerintah Kabupaten Barru menargetkan pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemeriksaan, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan dan pencegahan untuk memastikan seluruh program pemerintahan berjalan efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya Pemkab Barru dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, maju, berkelanjutan dan sejahtera lebih cepat.
