Dentumnusantara.comPAREPARE — Pemerintah Kabupaten Barru terus memperkuat komitmennya dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Komunikasi Terkait Implementasi Strategis Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Tahap II Tahun 2026 yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., di Ruang Pertemuan Sobat Kopi, Jalan Veteran, Kota Parepare, Kamis (27/8/2026).
Forum tersebut dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare Dr. Muh. Ali, Asisten III Administrasi Umum, para pimpinan OPD, kepala bagian dan kepala bidang, staf BPJS Kesehatan, serta PIC Pengelola JKN Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Barru.
Pertemuan ini menjadi ruang evaluasi terhadap perkembangan kepesertaan JKN sekaligus merumuskan strategi untuk mempertahankan capaian UHC Kabupaten Barru hingga akhir 2026.
Sekda Barru Andi Syarifuddin mengatakan, evaluasi secara berkala penting dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai target sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih perlu dibenahi.
Menurutnya, pencapaian UHC bukan semata-mata mengejar tingginya persentase kepesertaan, tetapi juga memastikan data peserta akurat dan penempatan peserta pada setiap segmen sesuai kondisi serta ketentuan yang berlaku.
“Forum ini menjadi ruang untuk kita mengevaluasi capaian, mempelajari data, kemudian berdiskusi dan merencanakan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya optimalisasi peserta yang masuk dalam tanggungan pemerintah pusat melalui segmen PBI Jaminan Kesehatan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan beban pembiayaan yang harus ditanggung Pemerintah Kabupaten Barru melalui APBD.
Selain itu, pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan akan terus mengevaluasi segmen kepesertaan lainnya.
Masyarakat yang telah memenuhi kriteria untuk masuk dalam segmen tertentu perlu diarahkan sesuai status kepesertaannya sehingga pembiayaan dapat dilakukan secara lebih efektif.
“Data harus terus kita perbaiki dan kita sesuaikan. Ini penting agar pembiayaan jaminan kesehatan lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Andi Syarifuddin menegaskan, Pemkab Barru tetap berkomitmen mempertahankan capaian UHC sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
Dukungan anggaran untuk keberlanjutan program tersebut juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam perubahan anggaran tahun 2026.
“Kita tetap berkomitmen bagaimana jaminan kesehatan ini bisa kita pertahankan. Ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat,” katanya.
Dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan Addendum Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Barru dan BPJS Kesehatan Cabang Parepare tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kabupaten Barru dalam rangka Universal Health Coverage.
Penandatanganan ini menjadi langkah penguatan kerja sama kedua pihak dalam memastikan keberlanjutan kepesertaan JKN sekaligus memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat Barru.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare Dr. Muh. Ali menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah.
Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan kepesertaan JKN tetap terjaga dan perlindungan kesehatan masyarakat dapat terus diperluas.
Pemkab Barru berharap kolaborasi dengan BPJS Kesehatan serta seluruh OPD terkait semakin kuat, khususnya dalam pemutakhiran data, penataan kepesertaan, dan penyusunan strategi mempertahankan capaian UHC.
Forum komunikasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus penguatan strategi Pemerintah Kabupaten Barru dalam menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat hingga akhir 2026.
