Dentumnusantara.comMakassar – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., mengirimkan pesan tegas kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tidak ada lagi ruang bagi birokrasi yang bekerja setengah hati. Disiplin, profesionalisme, dan capaian kinerja akan menjadi tolok ukur utama dalam membangun pemerintahan yang efektif dan melayani.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati saat membuka Asistensi Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2025–2029 di Hotel Aryaduta, Makassar, Sabtu (1/8/2026).
Di hadapan seluruh pimpinan OPD dan camat, Andi Ina langsung menyoroti tingkat kehadiran pejabat pada agenda strategis pemerintahan. Menurutnya, forum yang membahas arah pembangunan daerah dan sinkronisasi kebijakan tidak boleh dianggap sebagai kegiatan biasa, apalagi dihadiri hanya oleh perwakilan.
“Saya tidak terima jika hal strategis seperti ini pimpinan OPD tidak hadir tanpa alasan yang benar-benar mendesak. Kedisiplinan pimpinan mencerminkan keseriusan dalam menjalankan amanah pemerintahan,” tegasnya.
Lebih jauh, Bupati mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap seluruh pimpinan OPD dilakukan secara langsung olehnya setiap tiga bulan.
Penilaian tersebut tidak bersifat formalitas, melainkan menjadi instrumen untuk mengukur komitmen, integritas, dan capaian kinerja masing-masing perangkat daerah.
Ia bahkan menegaskan tidak akan ragu memberikan penilaian rendah atau “jempol ke bawah” kepada pejabat yang gagal memenuhi target maupun kesepakatan kinerja yang telah ditetapkan.
Bukan hanya kedisiplinan pimpinan yang menjadi perhatian. Andi Ina juga meminta seluruh kepala perangkat daerah membangun budaya kerja yang sehat dengan mengoptimalkan seluruh struktur organisasi. Setiap ASN, mulai dari kepala bidang hingga staf, harus diberi ruang untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
“Jangan hanya mengandalkan orang-orang tertentu atau karena faktor kedekatan. Semua ASN memiliki peran yang harus diberdayakan. Saya akan turun langsung ke setiap OPD untuk memastikan organisasi berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati tetap memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Barru yang berhasil meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 menjadi 73,99 dengan predikat BB (Sangat Baik), meningkat dari kategori B pada tahun sebelumnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut bukanlah garis akhir. Reformasi birokrasi harus terus diwujudkan dalam perubahan nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan berkualitas.
Karena itu, penyusunan peta proses bisnis dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), memperjelas alur kerja, menghilangkan tumpang tindih kewenangan, sekaligus memastikan penggunaan anggaran berlangsung efektif dan efisien.
“Tanpa peta proses bisnis yang baik, birokrasi akan kehilangan arah. Kita harus memangkas proses yang tidak perlu agar setiap program benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Andi Ina juga menepis isu yang kerap muncul terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. Ia menegaskan bahwa selama memimpin, tidak pernah ada praktik transaksional dalam penempatan pejabat.
“Saya tidak pernah meminta apa pun kepada siapa pun. Yang saya minta hanya satu, tunjukkan kinerja terbaik. Itulah yang akan menjadi dasar penilaian saya hingga akhir masa jabatan,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh peserta menjadikan asistensi ini sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun birokrasi yang modern, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
“Saya tidak sedang mengejar jabatan berikutnya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana amanah lima tahun ini dapat saya tuntaskan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Barru. Mari bersama menghadirkan birokrasi yang melayani dan membawa perubahan nyata,” pungkasnya.
