PAREPARE,Sulsel,DentumNusantara.com. – Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto, menegaskan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Parepare wajib menggunakan gas komersial dan tidak diperbolehkan memakai LPG 3 kilogram bersubsidi maupun beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Penegasan tersebut disampaikan Hermanto usai menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Parepare Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Parepare, Rabu (29/7/2026).
Selaku Ketua Satgas MBG Kota Parepare, Hermanto menjelaskan bahwa petunjuk teknis (juknis) Program MBG telah mengatur secara tegas penggunaan gas komersial untuk operasional dapur SPPG. LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
“Juknis sudah sangat jelas. Dapur MBG harus menggunakan gas komersial, bukan LPG 3 kilogram. Jika ditemukan ada SPPG yang menggunakan gas bersubsidi di luar peruntukannya, kami akan memberikan sanksi, menyurati Badan Gizi Nasional (BGN), bahkan bila diperlukan operasional dapur tersebut akan dihentikan,” tegas Hermanto.
Untuk memastikan aturan tersebut dipatuhi, Satgas MBG Kota Parepare akan melakukan inspeksi ke seluruh dapur SPPG dalam waktu dekat.
“Kami akan turun langsung melakukan pengecekan agar tidak ada dapur MBG yang menggunakan LPG 3 kilogram yang merupakan hak masyarakat penerima subsidi,” ujarnya.
Selain penggunaan LPG, Hermanto juga memastikan seluruh dapur MBG di Parepare tidak menggunakan beras SPHP sebagai bahan baku makanan. Menurutnya, setiap bahan pangan yang masuk ke dapur diperiksa terlebih dahulu oleh Kepala SPPG bersama tim koordinator sebelum digunakan.
Ia menegaskan sistem pengawasan yang diterapkan membuat kemungkinan penggunaan beras SPHP dalam Program MBG sangat kecil.
“Setiap bahan baku yang masuk diperiksa terlebih dahulu. Saya yakin kepala SPPG tidak akan membiarkan mitranya memasukkan beras SPHP ke dapur MBG,” pungkasnya.(*)
