DENTUMNUSANTARA.COM, PAREPARE – Ketua DPRD Parepare, H. Kaharuddin Kadir, menyoroti antrean panjang kendaraan yang hampir setiap hari terjadi di sejumlah SPBU di Kota Parepare. Menurutnya, keributan yang sempat viral di SPBU Kilometer 3, Jalan Jenderal Ahmad Yani, merupakan dampak dari persoalan distribusi BBM bersubsidi yang harus menjadi perhatian serius Pertamina.
Kaharuddin mempertanyakan penyebab antrean panjang yang terus berulang. Ia meminta adanya penjelasan mengenai apakah pasokan BBM bersubsidi untuk Parepare memang terbatas atau terjadi pembatasan distribusi dari pihak Pertamina.
“Pertanyaan besar saya, kenapa harus banyak mobil yang antre? Ada apa ini? Apakah pasokan BBM untuk Kota Parepare memang terbatas atau Pertamina yang membatasi distribusinya? Kalau memang ada unsur pembatasan dari Pertamina, justru Pertamina yang membuat masalah,” tegasnya.
Menurutnya, panjangnya antrean menjadi pemicu terjadinya konflik di lapangan. Karena itu, distribusi BBM bersubsidi harus dilakukan secara adil tanpa ada perlakuan khusus kepada pihak tertentu.
“Di SPBU tidak boleh ada istilah langganan atau pengkhususan. Siapa pun yang datang lebih dulu harus dilayani. Solar bersubsidi adalah hak seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok atau pengusaha tertentu. Kalau ada praktik seperti itu, jelas keliru,” ujarnya.
Kaharuddin meyakini jika benar ada praktik pengutamaan pelanggan tertentu, hal tersebut dilakukan oleh oknum, bukan kebijakan resmi manajemen SPBU.
“Saya yakin ini hanya ulah oknum. Saya tidak percaya itu menjadi kebijakan manajemen SPBU. Kalau benar terjadi, tentu harus ditindak,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Parepare akan meminta Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Pertamina, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU di Kota Parepare guna mencari akar persoalan distribusi BBM.
“Hari ini kami baru masuk kantor setelah libur. Kami akan meminta Komisi III mengundang Pertamina, Hiswana Migas, serta seluruh manajemen SPBU untuk melakukan RDP. Persoalan ini harus dibahas secara terbuka agar penyebabnya jelas dan ada solusi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Pertamina harus bertanggung jawab memastikan distribusi BBM berjalan lancar agar antrean panjang yang memicu keresahan masyarakat tidak kembali terjadi.
“Jangan hanya memberi sanksi setelah terjadi masalah. Yang paling penting adalah memastikan distribusi BBM berjalan baik sehingga masyarakat tidak terus-menerus mengantre. Pertamina harus bertanggung jawab terhadap pendistribusian BBM di daerah,” pungkasnya.
DPRD Evaluasi Distribusi Solar dan Pertalite
Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Parepare yang juga anggota Komisi III, Rudi Nadjamuddin, mengatakan pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi BBM bersubsidi, khususnya solar dan Pertalite.
Menurutnya, DPRD ingin memperoleh penjelasan langsung dari Pertamina dan pengelola SPBU terkait penyebab kelangkaan BBM yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
“Kami akan membahas persoalan kelangkaan BBM, khususnya solar dan Pertalite. Kami ingin meminta klarifikasi dari Pertamina dan pihak SPBU mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Kalau melihat rasio jumlah penduduk Parepare dengan kuota BBM yang tersedia, seharusnya tidak terjadi kelangkaan. Ini yang ingin kami ketahui,” ujarnya.
Selain mengevaluasi distribusi BBM, Komisi III juga akan membahas insiden keributan di SPBU Kilometer 3 agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kekisruhan yang terjadi kemarin juga akan menjadi bahan evaluasi. Kami ingin memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” katanya.
Dalam RDP tersebut, DPRD akan mengundang seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam distribusi BBM di Kota Parepare, termasuk Pertamina, Hiswana Migas, seluruh pengelola SPBU, serta Pemerintah Kota Parepare melalui Asisten Pemerintahan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
“Besok kami akan menggelar rapat koordinasi sebagai langkah awal untuk mencegah persoalan serupa kembali terjadi. Kami berharap ada solusi konkret agar distribusi BBM di Parepare berjalan normal dan masyarakat tidak lagi dirugikan,” tutup Rudi. (*)
