DentumNusantara.com. Parepare, 27 Februari 2025 – Ketua Lingkar Hijau, Iqbal Rahim Gani, menggelar orasi di depan Kantor Wali Kota Parepare, menyoroti berbagai kebijakan yang diambil oleh Penjabat (PJ) Wali Kota sebelumnya. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare yang baru dilantik, Haji Tasmin Hamid dan Haji Hermanto, harus mencabut kebijakan yang dinilainya merugikan masyarakat.
“Satu hal yang harus kita sampaikan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare sudah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Maka, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mantan PJ Wali Kota, Dr. Abdul Hayat Gani. Namun, kebijakan yang dibuat sebelumnya perlu dikaji ulang dan, jika perlu, dicabut untuk kepentingan masyarakat Parepare,” ujar Iqbal dalam orasinya.
Menurutnya, masyarakat Parepare tidak boleh terus-menerus menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Salah satu isu utama yang ia angkat adalah masalah sampah, di mana Lingkar Hijau pernah disebut sebagai sampah oleh PJ Wali Kota sebelumnya.
“Kami tidak ingin dikotak-kotakkan! Tugas seorang Wali Kota adalah membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, bukan mengintimidasi. Dalam 100 hari ke depan, kami akan melihat bagaimana kebijakan yang diambil, terutama terkait masalah banjir dan pemotongan anggaran 2025. Kenapa anggaran itu dipotong? Kenapa rakyat selalu menjadi korban?” serunya.
Ia juga menyoroti masalah sumber daya manusia di pemerintahan Parepare yang menurutnya memiliki potensi luar biasa, tetapi sering kali terancam oleh kebijakan pencopotan jabatan yang tidak berdasarkan kinerja.
“Silakan mencopot pejabat yang memang bermasalah, tetapi jangan asal copot! Jangan jadikan pemerintahan ini sebagai ajang menakut-nakuti bawahannya. Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus menjalankan tugasnya dengan benar, memberdayakan seluruh SKPD sesuai fungsinya, bukan malah mengintimidasi!” tegasnya.
Sorotan dari Orator Andi Tenri Ware
Dalam kesempatan yang sama, Andi Tenri Ware juga turut berorasi dan menyoroti kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ia anggap tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.
“Saat ini, Satpol PP yang seharusnya menjadi bagian dari pemerintah daerah justru lebih mirip preman. Ini terbukti dari banyaknya pelanggaran yang terjadi dan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyesalkan kondisi keamanan Parepare yang menurutnya semakin tidak kondusif bagi masyarakat yang ingin berusaha, terutama para pelaku UMKM.
“Sungguh ironis! Kita lihat banyak masyarakat yang dipersulit untuk berusaha, sementara institusi pemerintahan malah bersikap seperti preman! Wakil Wali Kota harusnya lebih tegas dalam mengontrol kondisi sosial di Parepare. Jangan hanya diam dan membiarkan rakyatnya menderita!” serunya dengan nada geram.
Aksi yang dilakukan oleh Lingkar Hijau ini menjadi sorotan publik, terutama karena mereka menuntut perubahan nyata dalam pemerintahan baru di Parepare. Mereka berharap dalam 100 hari pertama kepemimpinan H.Tasmin Hamid dan Haji Hermanto, ada langkah konkret untuk memperbaiki kondisi kota dan mengembalikan hak-hak rakyat.
