Dentumnusantara.com, Parepare – Lebih dari 200 keluarga penghuni Perumahan BTN Green Yudha Marwah Residence di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, kini berada dalam situasi isolasi mendesak dan genting setelah akses jalan utama mereka ditutup paksa oleh sekelompok oknum yang mengatasnamakan perwakilan dari pihak yang bersengketa lahan dengan Pengembang.
Aksi penutupan yang dimulai pada Sabtu, 11 Oktober 2025, pukul 17.00 Wita, ini merupakan tindakan anarkis dan inkonstitusional yang secara langsung melumpuhkan hak dasar dan keselamatan ratusan warga, termasuk anak-anak dan perempuan. Penutupan akses ini merupakan puncak eskalasi dari sengketa lahan yang gagal diselesaikan dan kini mencederai kemanusiaan serta menimbulkan potensi kerusuhan.
Krisis Kemanusiaan Mendesak Membutuhkan Aksi Pemerintah
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa para pelaku penutupan sama sekali tidak mengindahkan kondisi darurat dan kerugian serius yang menimpa warga. Pemasangan spanduk yang menyebutkan pengawasan dari Kantor Hukum PRSF (Pupuk Radar Sasando Flobamora) Marthen Nggaluama, SH & Rekan, menegaskan bahwa penutupan ini adalah upaya paksa yang melangkahi prosedur hukum dan mengancam ketertiban umum.
Warga yang terisolasi menyatakan ketidakberanian untuk melawan secara langsung karena kekhawatiran akan timbulnya korban jiwa, sambil berharap penuh pada kehadiran negara untuk memulihkan keadaan.
“Kami benar-benar terisolasi. Akses jalan keluar masuk benar-benar tertutup. Kami berharap masalah ini segera ada titik terang dan kami bisa kembali beraktivitas normal,” tutur salah seorang warga, menegaskan situasi darurat di lokasi.
Tuntutan Intervensi Cepat Pemerintah dan Aparat Keamanan
Situasi darurat ini telah dilaporkan secara resmi melalui saluran “lapor Pak Wali Kota Parepare”. Namun, hingga rilis ini dikeluarkan, aksi penutupan masih berlangsung, dan ketiadaan aparat Kepolisian di lokasi kejadian semakin memperburuk rasa aman warga.
Pemerintah Kota Parepare didesak untuk segera mengambil langkah intervensi yang tegas dan cepat:
- Memerintahkan pembukaan paksa akses jalan guna mengakhiri isolasi terhadap ratusan keluarga dan memulihkan hak dasar mereka untuk beraktivitas.
- Menjamin kehadiran dan pengamanan oleh Aparat Kepolisian (Polres Parepare) di lokasi untuk mencegah potensi konflik horisontal, mengamankan warga, dan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan penutupan secara melanggar hukum.
- Memimpin mediasi darurat untuk menyelesaikan akar masalah sengketa lahan, dengan memastikan bahwa kepentingan dan keselamatan warga adalah prioritas utama dan tidak dapat dikorbankan demi kepentingan pribadi atau kelompok mana pun.
Wali Kota Parepare dituntut untuk segera menunjukkan kepemimpinan dan intervensinya dalam menghadapi krisis kemanusiaan ini, demi menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan keselamatan ratusan warganya.
