DentumNusantara.com.PAREPARE — Kejaksaan Negeri Parepare bersama Pemerintah Kota Parepare dan unsur Forkopimda menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Triwulan III Tahun 2025, Jumat (11/7/2025).
Kegiatan strategis ini berlangsung di Aula Kejari Parepare dan menghadirkan berbagai pihak terkait, di antaranya perwakilan Polres Parepare, Kementerian Agama, Dinas Dukcapil, FKUB, FKDM, tokoh lintas agama, akademisi, hingga unsur kecamatan.
Rapat ini dibuka oleh Kasie Intelijen Kejari Parepare, Sugiharto, SH., MH., yang menyampaikan bahwa forum ini menjadi bagian dari kerja kolektif dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.
“Rapat Pakem menjadi wadah koordinasi dan deteksi dini terhadap potensi gangguan dari aliran kepercayaan atau keagamaan yang menyimpang dari ajaran pokok, agar tidak berkembang menjadi konflik sosial,” jelas Sugiharto.
Wali Kota Apresiasi Sinergi Pengawasan Lintas Sektor
Wali Kota Parepare,Tasming Hamid , melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Kesbangpol, Rustam Asta, menyampaikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan kegiatan ini dan menegaskan bahwa pengawasan aliran kepercayaan merupakan tanggung jawab bersama.
“Kegiatan ini menjadi bentuk konkret sinergitas antar lembaga dalam menjaga kerukunan, memperbarui data kepercayaan, dan menyusun langkah strategis yang preventif serta edukatif,” ucap Rustam.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya pembinaan keagamaan, pemberdayaan rumah ibadah, dan edukasi publik terkait bahaya paham menyimpang serta praktik seperti nikah siri yang berdampak pada status hukum anak.
Kepolisian Siap Kawal Stabilitas dan Edukasi Masyarakat
Kepala Satuan Intelkam Polres Parepare, IPTU Burhanudin Indrawaspada, turut hadir dan menyatakan komitmen kuat aparat kepolisian dalam pengawasan, edukasi, serta kolaborasi lintas instansi.
“Kami mendukung penuh langkah-langkah preventif dan edukatif untuk menekan potensi penyimpangan. Pengawasan ini harus dibarengi dengan pendekatan sosial yang membangun kesadaran masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa intelkam juga turut memantau dinamika aliran kepercayaan dan akan memperkuat sinyal deteksi dini dari lingkungan terdekat warga.
Kolaborasi Akademik dan Penelusuran Aliran Aktif
Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari unsur akademik, salah satunya disampaikan oleh Rektor IAIN Kota Parepare, yang menyatakan kesiapan institusinya untuk terlibat dalam kajian ilmiah dan pengumpulan data seputar aliran kepercayaan yang berkembang.
“Kami terbuka untuk bekerja sama, baik dalam kajian maupun verifikasi data, agar pendekatan terhadap aliran kepercayaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga akademis dan objektif,” kata sang rektor.
Kasie Intel Kejari Parepare juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat empat aliran kepercayaan yang masih dalam pemantauan aktif,Meskipun demikian, semuanya dinilai masih berada dalam koridor pemantauan dan belum menunjukkan potensi gangguan berarti.
Sosialisasi Bahaya Nikah Siri dan Perbaikan Data Administratif
Salah satu persoalan yang juga mencuat dalam rapat tersebut adalah maraknya praktik nikah siri yang berdampak serius terhadap hak sipil anak dan pencatatan administrasi negara. Pemerintah Kota Parepare melalui empat camat telah diarahkan untuk melakukan pendekatan persuasif terhadap para tokoh agama dan penghulu informal agar warga diarahkan ke proses pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).
“Ketidaktahuan masyarakat atas dampak hukum dari nikah siri sangat memprihatinkan, terutama bagi anak-anak yang kelak tidak bisa mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan pembuatan KTP,” tegas Rustam
Penutup dan Harapan Bersama
Di akhir rapat, seluruh peserta sepakat bahwa pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi perlu melibatkan semua elemen – dari aparat hukum, pemerintah, akademisi, hingga masyarakat sipil.
“Harapannya, tim Pakem bukan hanya simbol, tetapi benar-benar aktif dan peka terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Dengan begitu, langkah pencegahan bisa dilakukan sejak dini,” tutup Sugiharto.
Rapat ini sekaligus mempertegas bahwa Pemerintah Kota Parepare berkomitmen membangun kota yang aman, toleran, dan religius, dengan mengedepankan edukasi, kolaborasi, dan perlindungan terhadap hak-hak seluruh warga negara.(**)
