KLATEN, DentumNusantara.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Persero terus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui peresmian Program Desa Mandiri dengan pemberdayaan petani di Desa Munggung, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis (5/11/2026).
Peresmian program tersebut dihadiri Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekda Kabupaten Klaten, Joko Hendrawan, S.H., M.M., Direktur Utama PELNI Services Didik Martono, Vice President Treasury dan TJSL PELNI Sayyidah Sarah Ghaida, Kepala Cabang PELNI Semarang Yuniati Fatimah, serta sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat.
Sekretaris Perusahaan PELNI, Ditto Pappilanda, mengatakan Program Desa Mandiri di Klaten merupakan program ketiga yang diinisiasi perusahaan. Sebelumnya, program serupa telah dilaksanakan di Cianjur, Jawa Barat, pada 2024 dan Batu, Jawa Timur, pada 2025.
Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari komitmen PELNI dalam menjalankan TJSL yang tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui program ini, PELNI ingin membangun kemitraan berkelanjutan antara perusahaan dan petani. Petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta kualitas beras, sementara kebutuhan pasokan pangan untuk operasional kapal penumpang PELNI dapat terpenuhi.
Desa Munggung dipilih karena menjadi salah satu desa pemasok beras bagi PELNI Services, anak perusahaan PELNI yang bergerak dalam penyediaan bahan baku makanan untuk kapal penumpang.
Ketersediaan beras dengan kualitas dan kuantitas yang terjaga menjadi faktor penting dalam mendukung pelayanan makanan bagi penumpang selama perjalanan.
Pada Januari hingga Oktober 2026, PELNI telah melayani lebih dari 4,5 juta penumpang di berbagai wilayah Indonesia. Dengan rata-rata 14.000 hingga 15.000 penumpang setiap hari, kebutuhan bahan pangan, termasuk beras, harus dijaga ketersediaan dan mutunya.
Program Desa Mandiri tersebut akan berlangsung selama 12 bulan dengan sejumlah kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas petani.
Kegiatannya meliputi pelatihan pembuatan benih padi mandiri, budidaya padi dan penyediaan benih IR 32, demplot budidaya padi premium jenis Japonica, pengendalian hama terpadu, serta praktik pembuatan pupuk mineral, herbisida, dan fungisida secara mandiri.
Selain itu, petani juga mendapatkan pelatihan penanganan pascapanen, pengadaan fasilitas pengering padi, penguatan kelembagaan kelompok tani, serta pendampingan dan monitoring secara berkala.
Seluruh kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, memperbaiki proses pengemasan, serta menjaga keamanan pangan.
Ditto menegaskan, program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil pertanian, tetapi juga membangun kemampuan dan daya saing petani agar lebih mandiri dalam jangka panjang.
PELNI juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Brawijaya, Pemerintah Desa Munggung, Gapoktan Maju Lancar, serta masyarakat dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut.
Program Desa Mandiri ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 10 tentang Pengurangan Kesenjangan, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan kapasitas kelompok tani.
PELNI Cabang Parepare Dukung Program TJSL
Sementara itu, Kepala Cabang PT PELNI Parepare, Slamet Hari Santoso, menyatakan dukungannya terhadap komitmen perusahaan dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Menurutnya, program TJSL merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan usaha.
“Kita selaku PELNI tetap berkomitmen untuk menjalankan program TJSL yang memberikan dampak nyata kepada masyarakat,” jelas Slamet
Melalui berbagai program pemberdayaan tersebut, PELNI berharap kehadiran perusahaan tidak hanya mendukung konektivitas transportasi laut nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.(*)
